Megawati: Kepemimpinan "Strategik" Tidak Bisa Berdiri atas Dasar Pencitraan

Kompas.com - 11/06/2021, 19:29 WIB
Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar  di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA  FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAPresiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-lima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan kepemimpinan strategik tidak bisa berdiri atas dasar pencitraan.

Megawati menyebut, kepemimpinan strategik harus turun langsung ke lapangan dengan rakyat kecil.

“Kepemimpinan strategik juga tidak bisa berdiri atas dasar pencitraan,” kata Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhan gelar profesor kehormatan Unhan RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

Megawati pun mengutip peneliti asal Amerika Serikat Jim Collins yang menyebut kepemimpinan strategik berprinsip membangun organisasi jauh lebih penting daripada sekadar popularitas diri.

Megawati menekankan, kepemimpinan strategik memerlukan kerja turun ke bawah dan langsung bersentuhan dengan rakyat.

"Sebab ukuran kemajuan suatu bangsa, parameter ideologis justru diambil dari kemampuan negara di dalam mengangkat nasib rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan," ujar Megawati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itulah tanggung jawab etik dan moral terbesar seorang pemimpin: menghadirkan terciptanya keadilan sosial," imbuhnya.

Megawati pun mengajak seluruh elemen di jajaran pemerintahan mengambil hikmah dari kepemimpinan strategik untuk melayani rakyat.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Contohkan Jadi Politisi Tak Harus Ada di Pemerintahan

Ia pun mengajak agar kritik dan otokritik dilakukan agar hakekat kepemimpinan strategik bagi bangsa dan negara dipahami esensi dan implementasinya.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin di jajaran pemerintahan negara, baik pusat maupun daerah, Pimpinan Partai Politik, TNI, POLRI dan seluruh aparatur sipil negara, untuk mengambil hikmah terbesar tentang makna kepemimpinan strategik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujar Megawati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X