Soal Rencana Pengenaan PPN pada Sembako, Presiden PKS: Mencederai Rasa Keadilan

Kompas.com - 11/06/2021, 16:52 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww. ANTARAFOTO/M Agung RajasaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok (sembako) adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.

"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena mencederai rasa keadilan! Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Menurut Syaikhu kebijakan tersebut justru dapat memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Sebab, ketika pemerintah merencanakan pengenaan PPN pada sembako, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan peringanan pajak korporasi serta pembebasan pajak mobil mewah.

Baca juga: Ini Daftar Sembako yang Dikenakan PPN Berdasarkan Undang-undang

Syaikhu pun meminta pemerintah untuk memiliki rasa empati dengan kondisi masyarakat yang tengah sulit akibat pandemi.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengingatkan pemerintah agar mengkaji risiko rencana kebijakan tersebut secara komprehensif sebelum melemparnya ke publik dan mengajukannya ke DPR.

"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah," ujar Syaikhu.

Baca juga: Rencana Sembako Kena PPN, Pimpinan DPR Minta Pemulihan Ekonomi Tanpa Bebani Rakyat

Informasi mengenai dikenakannya PPN terhadap sembako diketahui berdasarkan bocoran draf perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aturan tentang PPN sebelumnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 terkait PPN

Dalam UU Cipta Kerja, diatur bahwa perubahan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 masih memasukkan "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" dikecualikan dari PPN.

Namun, Pasal 44E dalam draf perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 itu menghapus sembako dikecualikan dari pengenaan PPN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Nasional
Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Nasional
Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Nasional
Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Nasional
Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Nasional
Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

Nasional
Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Semua Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Semua Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X