Pengamat: Ada Konsekuensi Pidana jika Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Bocorkan Informasi ke Tersangka

Kompas.com - 11/06/2021, 16:36 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021) KOMPAS.com / IRFAN KAMILWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mestinya juga dilaporkan telah melakukan pelanggaran pidana.

Menurut Zaenur, jika benar Lili melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, ada konsekuensi hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi hal ini bukan hanya sekedar pelanggaran kode etik, tapi juga perbuatan pidana, karena memang pimpinan KPK dilarang mengadakan komunikasi baik melalui hubungan langsung atau tidak langsung pada pihak yang terkait dengan perkara,” jelas Zaenur pada Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang masih berlaku sampai sekarang. Dalam Pasal 36 Ayat 1 dikatakan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun,” papar dia.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK Lili Pintauli, Tuduhan dan Bantahannya

Zaenur juga mengatakan bahwa ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 65 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang pasalnya tidak diubah dalam revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Adapun Pasal 65 UU KPK Nomor 30 Tahun 2020 berbunyi:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

“Nah menurut saya dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh Lili itu merupakan tindak pidana, yang diancam dengan pidana 5 tahun, seharusnya ini di proses oleh KPK,” ucap Zaenur.

Lili dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik karena diduga membocorkan perkembangan informasi pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara yang melibatkan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Laporan itu disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dan dua penyidik KPK yaitu Novel Baswedan dan Rizka Anungnata pada Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Saat Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Diduga Menekan dan Berkomunikasi dengan Tersangka...

Sujanarko menyampaikan, ada dua dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili.

Pertama, ia diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus kepada Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial yang menjadi tersangka.

Kedua, Lili diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPk untuk menekan M Syahrial soal penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X