Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Kemenkeu Kaji Kembali Wacana Naikkan dan Kenakan Pajak untuk Sembako

Kompas.com - 11/06/2021, 13:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, wacana pengenaan pajak terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako akan memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu, partainya melalui Fraksi di DPR akan mempelajari wacana yang tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Kami akan mempelajari dan mendalami dulu wacana atau berita tentang rencana kenaikan atau pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, karena bagaimanapun juga kami merasa bahwa pengenaan itu tentu akan memberatkan masyarakat," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Eddy mengatakan, wacana pengenaan pajak terhadap sembako jelas akan membebani masyarakat terlebih di masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, akibat pandemi, ketergantungan masyarakat akan sembako justru sangat tinggi.

"Nah kalau sampai ada kenaikan harga sembako yang diakibatkan oleh kenaikan PPN, tentu akan menambah beban dari masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu mengkaji lebih dalam terkait wacana tersebut.

Baca juga: Wacana Kenaikan PPN Sembako, KSPI: Cara-cara Kolonialisme, Sifat Penjajah

Saat mengkaji, kata dia, pemerintah perlu memikirkan pula dampak negatif yang akan diterima masyarakat apabila penerapan pajak terhadap sembako diberlakukan.

"Sehingga Kemenkeu juga memikirkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat jika PPN diberlakukan terhadap sembako," tuturnya.

Di sisi lain, lanjut dia, PAN berharap bahwa wacana tersebut tidak akan terjadi atau hanya sekadar wacana.

Sementara itu, terkait kenaikan PPN 12 persen dari sebelumnya 10 persen, PAN juga meminta Kemenkeu mengkaji lebih dalam.

Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui dampak negatif apa yang akan terjadi terhadap perekonomian nasional apabila kenaikan PPN diberlakukan di masa sulit.

Eddy memprediksi bahwa apabila kenaikan PPN diterapkan di masa sulit, akan semakin menekan konsumsi rumah tangga.

"Di saat perekonomian masyarakat, perekonomian rumah tangga masih lemah, menaikan PPN tentu akan semakin menekan konsumsi rumah tangga yang ada karena kebutuhan masyarakat sekarang ini sudah, boleh dikatakan dibeli dengan uang pas-pasan, sehingga kenaikan harga tentu sangat sensitif dan berdampak terhadap daya beli masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Tolak Wacana PPN Sembako, Fraksi Nasdem: Itu Pilihan Potong Kompas Semata

Oleh karenanya, PAN meminta pemerintah terlebih Kemenkeu untuk mengkaji kembali rencana kenaikan PPN tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com