Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2021, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.200 WNI akan dipulangkan oleh pemerintah Malaysia. 300 orang di antaranya akan didahulukan.

Mereka merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

"Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok rentan ini pada 24 Juni," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, antisipasi yang dilakukan bagi kepulangan WNI termasuk kelompok rentan itu adalah dengan menyiapkan titik debarkasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Lockdown akibat Kasus Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 7.200 WNI

Termasuk menyiapkan tempat karantina di Wisma Atlet dan menyiapkan pendampingan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja teman-teman keimigrasian bisa mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang butuh perhatian kita semua," kata Femmy.

Dalam proses kepulangan para WNI ini, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Malaysia memastikan mereka pulang dalam keadaan sehat.

Pihaknya juga meminta WNI yang sakit agar tidak dipulangkan terlebih dahulu.

"Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," terangnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Femmy mengatakan, pemerintah juga telah melakukan antisipasi kepulangan WNI dari Malaysia dengan menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk di satu lokasi.

Selain itu, disediakan pula fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI yang pulang aman dari Covid-19.

Termasuk menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah asalnya dan pendampingan sampai ke daerah asal.

"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Covid-19 Varian India Diduga Sudah Masuk Pulau Sebatik, WNI di Perbatasan Diminta Waspada

Adapun 7.200 WNI yang akan pulang tersebut di antaranya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan.

Ia pun berharap seluruh kemneterian/lembaga mendukung para WNI yang akan pulang itu tiba di tujuan mereka.

"Apalagi banyak kelompok rentan, ada lansianya, perempuannya. Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Nasional
Resmikan 'Wind Tunnel' Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Resmikan "Wind Tunnel" Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Nasional
Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Nasional
Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Nasional
DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

Nasional
Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Nasional
Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Nasional
Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Nasional
Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Nasional
Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Nasional
Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Nasional
Mahfud Ungkap Modus Korupsi: Tukar Koper di Pesawat untuk Selundupkan Uang Hasil Pencucian

Mahfud Ungkap Modus Korupsi: Tukar Koper di Pesawat untuk Selundupkan Uang Hasil Pencucian

Nasional
6,4 Juta Pemilih Dianggap Tak Memenuhi Syarat, Bawaslu Ingatkan KPU Cermat Susun Daftar Pemilih

6,4 Juta Pemilih Dianggap Tak Memenuhi Syarat, Bawaslu Ingatkan KPU Cermat Susun Daftar Pemilih

Nasional
Mahfud Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Sudah Jadi Oposisi?

Mahfud Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Sudah Jadi Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke