Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Dahulukan Kepulangan 300 WNI Kelompok Rentan dari Malaysia

Kompas.com - 11/06/2021, 12:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.200 WNI akan dipulangkan oleh pemerintah Malaysia. 300 orang di antaranya akan didahulukan.

Mereka merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

"Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok rentan ini pada 24 Juni," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, antisipasi yang dilakukan bagi kepulangan WNI termasuk kelompok rentan itu adalah dengan menyiapkan titik debarkasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Lockdown akibat Kasus Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 7.200 WNI

Termasuk menyiapkan tempat karantina di Wisma Atlet dan menyiapkan pendampingan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja teman-teman keimigrasian bisa mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang butuh perhatian kita semua," kata Femmy.

Dalam proses kepulangan para WNI ini, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Malaysia memastikan mereka pulang dalam keadaan sehat.

Pihaknya juga meminta WNI yang sakit agar tidak dipulangkan terlebih dahulu.

"Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," terangnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Femmy mengatakan, pemerintah juga telah melakukan antisipasi kepulangan WNI dari Malaysia dengan menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk di satu lokasi.

Selain itu, disediakan pula fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI yang pulang aman dari Covid-19.

Termasuk menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah asalnya dan pendampingan sampai ke daerah asal.

"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Covid-19 Varian India Diduga Sudah Masuk Pulau Sebatik, WNI di Perbatasan Diminta Waspada

Adapun 7.200 WNI yang akan pulang tersebut di antaranya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan.

Ia pun berharap seluruh kemneterian/lembaga mendukung para WNI yang akan pulang itu tiba di tujuan mereka.

"Apalagi banyak kelompok rentan, ada lansianya, perempuannya. Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com