Tolak Wacana PPN Sembako, Fraksi Nasdem: Itu Pilihan Potong Kompas Semata

Kompas.com - 11/06/2021, 11:23 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya mengatakan, Fraksi Nasdem solid menentang rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan menaikan dan mengenakan tarif pajak atas bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Willy menilai, kebijakan tersebut akan menambah beban bagi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum normal akibat pandemi.

"Fraksi NasDem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana demikian benar-benar diusulkan ke DPR, dari awal kami tegaskan itu," kata Willy dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Dia menegaskan, penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya. Ia mengaku heran ketika kebijakan tersebut diambil pada saat harga komoditas di internasional sudah mulai membaik.

Selain itu, penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif.

"Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Rencana PPN Sembako 12 Persen, Pengamat Ingatkan Risikonya

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menjelaskan, perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikan pendapatan dari pajak perlu dilakukan.

Kendati demikian, regulasi yang dimaksud bukanlah menaikan tarif pajak. Melainkan regulasi untuk menaikan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh para wajib pajak.

"Perbaikan regulasi itu untuk menaikan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikan tarif pajak di saat masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya," nilai Willy.

"Nilai pendapatan makin berkurang jika dibarengi naiknya tarif pajak. Ini justru akan mengurangi belanja masyarakat," sambung dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Nasional
UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

Nasional
UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

Nasional
UPDATE 24 Juni: Tambah 9.201, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.826.504 Orang

UPDATE 24 Juni: Tambah 9.201, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.826.504 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X