Kompas.com - 11/06/2021, 10:12 WIB

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya optimistis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata masih pada angka 103,” ujar Trenggono.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) guna membahas sasaran pembangunan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun upaya peningkatan NTN tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024.

Baca juga: Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Laut

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, langkah strategis yang akan untuk meningkatkan NTN adalah melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan.

Selain itu, kata dia, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

"Di lapangan, kami juga telah mencoba menelusuri dan mengumpulkan data terkait mengapa NTN selama ini masih rendah," terang dia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Sebagai informasi, nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Dari data ini, seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami 29 Meter Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Banyuwangi: Kalau Takut Mau Makan Apa?

Namun, pada kenyataannya, nilai rata-rata NTN periode 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan rata-rata NTN Indonesia periode saat ini berada pada angka 103,4.

Menteri KP menyebutkan, rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan lesu, besarnya spending operasional, hingga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraannya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu, sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain,” tegas Trenggono.

Selain mengukur tolak ukur kesejahteraan nelayan, dia juga melakukan dorongan internal terkait kebijakan strategis apa saja yang bisa dirumuskan.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan

"Saya sudah dorong terus di internal, agar bulan ini kita tahu starting point ada di mana. Kalau sudah begini, bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan nelayan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KP juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024.

Beberapa program itu meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budi daya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

Trenggono berharap, melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

Baca juga: Dorong Produktivitas Budidaya Perikanan di Pasaman, KKP Galakkan Program Pakan Mandiri

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.