Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menteri Trenggono Optimistis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

Kompas.com - 11/06/2021, 10:12 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya optimistis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata masih pada angka 103,” ujar Trenggono.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) guna membahas sasaran pembangunan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun upaya peningkatan NTN tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024.

Baca juga: Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Laut

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, langkah strategis yang akan untuk meningkatkan NTN adalah melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan.

Selain itu, kata dia, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

"Di lapangan, kami juga telah mencoba menelusuri dan mengumpulkan data terkait mengapa NTN selama ini masih rendah," terang dia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Sebagai informasi, nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Dari data ini, seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami 29 Meter Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Banyuwangi: Kalau Takut Mau Makan Apa?

Namun, pada kenyataannya, nilai rata-rata NTN periode 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan rata-rata NTN Indonesia periode saat ini berada pada angka 103,4.

Menteri KP menyebutkan, rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan lesu, besarnya spending operasional, hingga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraannya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu, sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain,” tegas Trenggono.

Selain mengukur tolak ukur kesejahteraan nelayan, dia juga melakukan dorongan internal terkait kebijakan strategis apa saja yang bisa dirumuskan.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan

"Saya sudah dorong terus di internal, agar bulan ini kita tahu starting point ada di mana. Kalau sudah begini, bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan nelayan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KP juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024.

Beberapa program itu meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budi daya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

Trenggono berharap, melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

Baca juga: Dorong Produktivitas Budidaya Perikanan di Pasaman, KKP Galakkan Program Pakan Mandiri

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com