Menteri Trenggono Optimistis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya optimistis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata masih pada angka 103,” ujar Trenggono.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) guna membahas sasaran pembangunan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun upaya peningkatan NTN tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024.

Baca juga: Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Laut

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, langkah strategis yang akan untuk meningkatkan NTN adalah melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan.

Selain itu, kata dia, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

"Di lapangan, kami juga telah mencoba menelusuri dan mengumpulkan data terkait mengapa NTN selama ini masih rendah," terang dia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Sebagai informasi, nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Dari data ini, seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami 29 Meter Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Banyuwangi: Kalau Takut Mau Makan Apa?

Namun, pada kenyataannya, nilai rata-rata NTN periode 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan rata-rata NTN Indonesia periode saat ini berada pada angka 103,4.

Menteri KP menyebutkan, rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan lesu, besarnya spending operasional, hingga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.