Kompas.com - 11/06/2021, 10:12 WIB

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya optimistis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata masih pada angka 103,” ujar Trenggono.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) guna membahas sasaran pembangunan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun upaya peningkatan NTN tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024.

Baca juga: Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Laut

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, langkah strategis yang akan untuk meningkatkan NTN adalah melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan.

Selain itu, kata dia, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

"Di lapangan, kami juga telah mencoba menelusuri dan mengumpulkan data terkait mengapa NTN selama ini masih rendah," terang dia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Sebagai informasi, nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Dari data ini, seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami 29 Meter Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Banyuwangi: Kalau Takut Mau Makan Apa?

Namun, pada kenyataannya, nilai rata-rata NTN periode 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan rata-rata NTN Indonesia periode saat ini berada pada angka 103,4.

Menteri KP menyebutkan, rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan lesu, besarnya spending operasional, hingga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.