Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Vaksinasi Covid-19 di ASEAN 8,91 Persen, Masih Jauh dari Target WHO

Kompas.com - 11/06/2021, 10:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesenjangan distribusi dan vaksinasi Covid-19 di dunia masih sangat besar yakni antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

"Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan, 75 persen berada hanya di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah," kata Retno melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).

Retno mengatakan, kesenjangan distribusi vaksin tersebut berdampak pada persentase vaksinasi Covid-19 di dunia.

Ia mengatakan, kawasan Amerika Utara dan Eropa paling banyak melakukan vaksinasi dibandingkan kawasan Asia Tenggara dan Afrika.

"Kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi 64,33 persen dari total populasi, kawasan Eropa telah memvaksinasi 52,85 persen dan persentase di kawasan Afrika baru mencapai 2,86 persen dan kawasan ASEAN 8,91 persen," ujarnya

"Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen telah divaksin pada bulan September dan 30 persen pada Desember tahun ini," sambungnya.

Baca juga: Menlu: Indonesia Telah Terima 93.728.400 Dosis Vaksin Covid-19

Retno mengatakan, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Covax facility telah mendorong beberapa negara melakukan mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Belgia dan Spanyol akan menyalurkan ekstra vaksin yang dimiliki melalui Covax facility.

Kemudian, Covax facility menyalurkan vaksin tersebut kepada negara-negara yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, Indonesia sebagai salah satu co-chairs Covax AMC Angagement Group memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara.

Indonesia, kata dia, sedang mengupayakan penghapusan HAKI untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Pembahasan awal terhadap tractate proposal ini di World Trade Organization atau WTO kemungkinan akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2021," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com