Sidang Dugaan Penyebaran Hoaks, Ahli: Keonaran akibat Twit Jumhur Harus Dibuktikan

Kompas.com - 10/06/2021, 22:05 WIB
Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Jumhur Hidayat diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja/Omnibus Law. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.  *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRTersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Jumhur Hidayat diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja/Omnibus Law. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli hukum pidana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fahmi Muhammad Ahmadi menyebut keonaran yang diakibatkan oleh kicauan Jumhur Hidayat di akun Twitter miliknya harus bisa dibuktikan.

Hal itu disampaikan Fahmi dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Fahmi menjelaskan keonaran dari hasil cuitan Twitter Jumhur itu harus dapat dibuktikan, jika tidak maka hanya akan menjadi asumsi belaka.

"Harus dibuktikan apakah dia mempengaruhi atau tidak. Jika tidak dibuktikan, itu hanya asumsi," terang Fahmi dalam persidangan dikutip dari Antara.

Baca juga: Saksi Ahli Nilai Sulit Buktikan Cuitan Jumhur Hidayat Mengandung Ujaran Kebencian

Ditemui pada kesempatan yang sama tim kuasa hukum Jumhur Hidayat, Arif Maulana, mengatakan bahwa selama sidang berlangsung jaksa belum bisa membuktikan keonaran itu diakibatkan oleh cuitan Jumhur.

"Tidak pernah jaksa mampu membuktikan (tuduhan keonaran) itu. Jadi ini hanya asumsi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah mendengar kesaksian dari Fahmi, Hakim Ketua Agus Widodo menjadwalkan sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis (17/6/2021) pekan depan.

Diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jumhur Hidayat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Baca juga: Sidang Kasus Penyebaran Hoaks, Pihak Jumhur Hidayat Hadirkan Faisal Basri sebagai Ahli

Jaksa mendakwa Jumhur dengan dua pasal alternatif yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun cuitan Jumhur di akun Twitter miliknya pada 7 Oktober 2020 yang menjadi sumber dakwaan jaksa adalah terkait pendapatnya yang menyebut bahwa RUU Cipta Kerja untuk primitive investor, dan pengusaha rakus.

Cuitan Jumhur tersebut mengomentari berita di Kompas.com yang berjudul 35 Investor Asing Nyatakan Keresahan terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Nasional
Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Nasional
Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Nasional
Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Nasional
Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Nasional
Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X