Panggil KPK, Ombudsman Klarifikasi Dugaan Maladministrasi Alih Status Pegawai

Kompas.com - 10/06/2021, 19:54 WIB
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (10/6/2021). Dokumentasi OmbudsmanAnggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (10/6/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi laporan dugaan maladminsitrasi dalam kebijakan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Kamis (10/6/2021).

Adapun undangan klarifikasi tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan atau laporan dari tim advokasi selamatkan KPK.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa yang menjadi perhatian Ombudsman adalah dugaan maladministrasi dalam kebijakan alih status tersebut.

Baca juga: Pimpinan KPK Pastikan Hadiri Undangan Klarifikasi TWK di Ombudsman

Ombudsman, kata dia, telah meminta klarifikasi dari berbagai pihak untuk melihat tiga tingkatan.

"Satu adalah soal dasar hukum terutama, kalau maladministrasi itu adalah soal proses penyusunan, peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 ini kita bicara," kata Robert dalam konferensi pers, Kamis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, setelah melihat dasar hukum, Ombudsman RI juga mendalami pelaksanaan dari regulasi yang telah diterbitkan tersebut.

"Terkait dengan peralihan kita bicara tentang sosialisasinya, apakah kemudian sosialisasi ini sudah disampaikan, sudah terangkan kepada para pihak yang terkait begitu," ujar Robert.

Ombudsman juga memperhatikan sejauh mana implementasi dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kata Robert, keterlibatan dari lembaga-lembaga lain dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

Baca juga: Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Tommy Adrian Tak Penuhi Panggilan KPK

Ketiga, lanjut dia, yang menjadi perhatian yakni pada konsekuensi atau hasil dari adanya kebijkan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu.

"Yang memang kalau kita lihat pada kenyataan hari ini kita tahu bahwa ada yang disebut memenuhi syarat ada yang tidak memenuhi syarat itu," ucap Robert.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

Nasional
Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Nasional
Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X