Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi

Kompas.com - 10/06/2021, 18:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta roadmap reformasi birokrasi dievaluasi secara matang dan akurat.

Ma'ruf yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) mengatakan, saat ini keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi masih terjadi.

Contohnya, berlarutnya masalah di bidang sosial dan perizinan yang memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

"Saya ingin roadmap (reformasi birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada revisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat atau perlu penyesuaian (adjustment)," ujar Ma'ruf saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

Ma'ruf mengatakan, evaluasi terhadap roadmap itu penting supaya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.

Dia sangat mengharapkan agar reformasi birokrasi tidak berhenti di desain tetapi harus diikuti langkah nyata.

"Lalu kita sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah di mana dari masing-masing target yang ingin dicapai itu," kata dia.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga menginginkan agar reformasi birokrasi di daerah, terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

Baca juga: Jubir Wapres: Menko Polhukam Akan Bantu Maruf Amin Berangkat ke Papua

Lebih lanjut Ma'ruf mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait pelaksanaan reformasi birokrasi bisa lebih efektif.

"Bentuk koordinasinya, dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo mengatakan, fokus KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden.

Antara lain, pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

"Kemudian mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM," kata dia.

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Selain itu, KPRBN juga akan mendesain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah.

Terutamanya dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi agar bisa mengembangkan kariernya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com