Tjahjo Dukung KPK Mangkir Panggilan Komnas HAM, Kontras Sebut Pembangkangan Hukum Sistemik

Kompas.com - 10/06/2021, 13:39 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menyebut pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menunjukkan pembangkangan hukum.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan bahwa dukungannya untuk pimpinan KPK yang mangkir dari panggilan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penyelidikan pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah itu.

"Perihal sikap Menpan RB Tjahjo Kumolo yang mendukung pimpinan KPK untuk tidak hadir atas panggilan Komnas HAM mencerminkan bahwa pembangkangan terhadap hukum berlangsung secara sistemik," kata Fatia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Polemik Setelah Tjahjo Kumolo Dukung KPK Mangkir Panggilan Komnas HAM...

Fatia mengatakan bahwa pernyataan Tjahjo dapat menguatkan dugaan bahwa upaya pelemahan KPK mendapat dukungan dari lingkaran kekuasaan, yaitu Istana Kepresidenan.

"Lebih lanjut dukungan tersebut juga dapat menguatkan dugaan bahwa ternyata upaya pelemahan KPK mendapat dukungan dari lingkaran Istana Kepresidenan," kata dia.

Ia juga berpendapat bahwa perkataan Tjahjo yang membandingkan antara TWK dengan litsus di era orde baru menunjukan bahwa politisi PDI-P itu menggunakan cara otoritarian di era orde baru pada TWK KPK ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal ini mengkahwatirkan dan tidak boleh dibiarkan karena selain melanggar hak asasi manusia juga mengkhianati semangat reformasi," kata dia.

Baca juga: Tjahjo Bandingkan TWK KPK dengan Litsus, Guru Besar UGM: Litsus Digunakan untuk Singkirkan Warga yang Tak Sejalan dengan Penguasa

Fatia berharap bahwa Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas pada polemik yang terjadi di lembaga antirasuah ini. Ia juga meminta agar Jokowi mengevaluasi sikap Tjahjo Kumolo.

"Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas terkait polemic TWK KPK ini dengan memerintahkan lembaga-lembaga terkait untuk melantik pegawai KPK seluruhnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Fatia.

"Jokowi juga harus memanggil dan mengevaluasi Menpan-RB yang diketahui mewajarkan cara-cara otoritarian orde baru dalam membuat TWK KPK," kata dia.

Diketahui Pimpinan KPK mangkir dari panggilan pemeriksaan Komnas HAM pada Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Anggota DPR Sebut TWK seperti Litsus Gaya Reformasi, Khawatir Dipakai Instansi Lain

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X