Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Mendapat Gelar Profesor Kehormatan, Apakah Megawati Dapat Tunjangan Kehormatan?

Kompas.com - 10/06/2021, 13:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri akan mendapat gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan).

Gelar tersebut akan dianugerahkan kepada Ketua Umum PDI-P itu melalui sidang senat terbuka pada Jumat (11/6/2021).

Diberi gelar profesor kehormatan, apakah Megawati juga akan mendapatkan tunjangan kehormatan?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang yang mendapat gelar profesor mendapat tunjangan kehormatan.

Pasal 10 menjelaskan, pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

Ketentuan tentang tunjangan itu pun ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (1).

"Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama," demikian bunyi pasal tersebut, dikutip Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Megawati Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan, Ini Alasannya

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (4) disebutkan, tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu antara lain memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh departemen; melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja.

Beban kerja tersebut paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai kualifikasi akademiknya.

Ketentuannya adalah beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kemudian beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

Selanjutnya, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; serta terdaftar pada departemen sebagai dosen tetap.

Tidak hanya itu, usia penerima tunjangan kehormatan juga ditentukan yakni paling tinggi 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Alasan Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati

Adapun PP Nomor 37 Tahun 2009 merupakan turunan dari UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (2).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com