Polemik Setelah Tjahjo Kumolo Dukung KPK Mangkir Panggilan Komnas HAM...

Kompas.com - 10/06/2021, 09:33 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo soal sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menuai polemik. 

Pasalnya, pernyataan Tjahjo itu dinilai mendukung sikap Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan yang tidak mememuhi panggilan Komnas HAM pada Selasa (8/6/2021).

"Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan (tes) kewarganegaraan itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?" kata Tjahjo dalam rapat dengan Komisi II DPR.

Baca juga: Dukung Firli dkk Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Menpan RB: Apa Urusannya dengan Pelanggaran HAM?

Pernyataan Tjahjo itu sontak menuai polemik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, pernyataan Tjahjo itu semakin menggambarkan siapa aktor di balik pelemahan KPK.

"Pernyataan Tjahjo Kumolo membuat semakin jelas peta siapa aktor di balik pelemahan KPK. Tidak mungkin Tjahjo tidak tahu undang-undang. Karena itu, pernyataan ini terindikasi di luar kepentingan Kemenpan-RB," ujar Ketua YLBHI Asfinawati kepada Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo, kata Asfinawati, tidak tepat memberikan pernyataan tersebut. Sebab, Kemenpan-RB tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah suatu kejadian memiliki muatan pelanggaran HAM atau tidak.

"Kemenpan-RB tidak punya otoritas menilai ada tidaknya pelanggaran HAM. Otoritas itu ada di Komnas HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM," kata dia.

Baca juga: YLBHI Curiga Ada Kepentingan di Balik Pembelaan Tjahjo ke Firli Bahuri

Asfinawati menegaskan bahwa penyataan Tjahjo sarat kepentingan. Sebab, Kemenpan-RB menjadi lembaga yang turut terlibat dalam proses alih fungsi status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), sehingga Tjahjo perlu diselidiki lebih lanjut.

"Kemenpan-RB kan ikut dalam (pengadaan) TWK. Jadi (ada) konflik kepentingan," kata dia.

"Patut diselidiki lebih lanjut apa kepentingan Tjahjo sampai mengeluarkan pernyataan melawan undang-undang," ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil dan mengevalusi terkait pernyataan Tjahjo.

"Mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversial yang telah ia sampaikan sebelumnya," kata anggota koalisi, Feri Amsari, dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Feri yang juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, pernyataan Tjahjo terkesan menganggap enteng polemik TWK.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Tjahjo Kumolo yang Dukung Pimpinan KPK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Nasional
UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

Nasional
UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

Nasional
UPDATE 24 Juni: Tambah 9.201, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.826.504 Orang

UPDATE 24 Juni: Tambah 9.201, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.826.504 Orang

Nasional
KPK: Berkas Perkara Gubernur Nonakif Sulsel Nurdin Abdullah Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Gubernur Nonakif Sulsel Nurdin Abdullah Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menkes: 1 Juta Suntikan Vaksin Covid-19 Sehari Tak Cukup, Perlu Naik Jadi 2 Juta

Menkes: 1 Juta Suntikan Vaksin Covid-19 Sehari Tak Cukup, Perlu Naik Jadi 2 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X