Kompas.com - 10/06/2021, 08:44 WIB
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Kemensos Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Bogor, Rabu (9/6/2021).
DOK. Humas KemensosKomisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Kemensos Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Bogor, Rabu (9/6/2021).

KOMPAS.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) menjawab tiga pendapat dan pandangan pimpinan serta anggotanya dengan sungguh-sungguh.

Pertama, untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kedua, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk kesuksesan dan keberlangsungan berbagai program Kemensos.

Ketiga, mendorong berbagai upaya memajukan masyarakat prasejahtera dengan mengurangi angka stunting, memperhatikan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan atau terlantar, serta memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).

Baca juga: Dana Alokasi Khusus 2020 Belum Dimanfaatkan Daerah untuk Penanganan Stunting

Pernyataan itu disampaikan Komisi VIII DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Kemensos Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Bogor, Rabu (9/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari Kemensos, turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen), Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, serta Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, kegiatan RDP merupakan pendalaman program dan fungsi rencana kerja dan anggaran (RKA) serta rencana kerja pemerintah (RKP) Kemensos RI.

“RDP ini kelanjutan dari pertemuan dua hari lalu berisi pendalaman program-program yang disampaikan Kemensos," ujar Yandri dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Mensos Risma Minta Kejagung Dampingi Seluruh Program Kemensos

Sebelumnya, RDP digelar pada Senin (7/6/2021) hingga Rabu (8/6/2021) dan menghasilkan kesimpulan besaran pagu indikatif Kemensos 2022 senilai Rp 78 triliun.

“Kami memahami besaran pagu indikatif Kemensos RI tahun 2022 Rp 78 triliun," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mewakili Yandri Susanto.

Pertemuan itu berjalan cukup alot dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi VIII terhadap semua Dirjen, terutama saat paparan disampaikan.

“Kami memahami program-program dari Kemensos untuk kesejahteraan rakyat, sudah semestinya kami dukung,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II Samsu Niang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 6.186, Total Kasus Sembuh Covid-19 Kini 3.989.326

UPDATE: Bertambah 6.186, Total Kasus Sembuh Covid-19 Kini 3.989.326

Nasional
UPDATE: Bertambah 145, Total Pasien Covid-19 Meninggal 140.468 Orang

UPDATE: Bertambah 145, Total Pasien Covid-19 Meninggal 140.468 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

Nasional
Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Nasional
Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.