Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustofa menilai, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan lebih baik apabila diikuti lebih dari dua pasang calon presiden (capres).

Ia meyakini, penyelenggaraan Pilpres akan lebih baik apabila jumlah capres minimal tiga pasang. Hal itu dikatakannya jika berkaca pada pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019.

"Belajar dari dua kali penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasang capres, menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat. Jika lebih dari dua pasang capres, memungkinkan masyarakat punya banyak alternatif pilihan," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Bertepatan dengan Hari Galungan, DPR Bakal Geser Jadwal Pemilu 2024

Saan menjelaskan, secara matematis dengan ambang batas 20 persen, Pilpres 2024 sangat mungkin menghadirkan tiga pasang capres.

"Jika asumsi presidential threshold 20 persen itu bisa menghadirkan lima pasang, sehingga jika tiga pasang capres sangat memungkinkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait koalisi, Saan melihat partainya tidak mempersoalkan dengan partai politik mana akan berkoalisi.

Namun, ia menekankan, bagi Nasdem yang terpenting adalah partai tersebut memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan.

"Dengan parpol mana pun, Nasdem tidak masalah dalam berkoalisi. Yang terpenting bagi Nasdem memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan yang sama,” tutur dia.

Lebih lanjut, Saan mengungkapkan bahwa untuk mendapat calon pemimpin pada Pilpres 2024, Nasdem berencana menggelar konvensi capres.

Menurutnya, melalui proses rekrutmen secara terbuka, konvensi akan menghasilkan pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca juga: Pilpres 2024 dan Kasak-kusuk Koalisi

"Selain bertanggung jawab kepada publik, publik juga bisa terlibat dari awal. Bukan hanya ketika sudah ada pasangan capres,” kata Saan.

Saan melanjutkan, melalui konvensi, Nasdem ingin melahirkan calon yang kelak menjadi presiden berkomitmen kebangsaan yang kuat, kapabilitas sangat memadai.

"Dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya terkait berbagai kebijakan dan program,” sambung dia.