Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Minta MUI Efektifkan Tugas

Kompas.com - 09/06/2021, 22:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengefektifkan tugas-tugasnya.

Tuga MUI, kata dia, antara lain sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Halal Bi Halal MUI secara daring, Rabu (9/6/2021) malam.

"Tugas-tugas kita sebagai pelayan umat maupun sebagai mitra pemerintah, supaya kita efektifkan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Gelar Ijtima Komisi Fatwa, MUI Akan Bahas soal Khilafah hingga Pinjaman Online

Ia mengatakan, tugas-tugas tersebut harus diefektifkan karena saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak diketahui sampai kapan.

Oleh karena itu, kata dia, MUI juga diharapkannya dapat mengajak masyarakat untuk menjaga diri dari pandemi.

"Kita supaya mengajak masyarakat untuk menjaga diri, mengawal dirinya sendiri dan orang lain. Karena sebenarnya menurut ulama, menjaga diri itu wajib," kata dia.

Dalam menghadapi bahaya seperti pandemi Covid-19 ini, kata Ma'ruf, sebagai umat harus ada ikhtiar yang dilakukan.

Secara lahir harus ada ikhtiar, kata dia, tetapi secara batin adalah pasrah kepada Allah SWT atas apa yang terjadi.

Sebab, kata dia, kepasrahan kepada Allah tidak meniadakan upaya-upaya lahiriah yang telah dilakukan.

Baca juga: Sambangi Kantor MUI, Dubes Arab Saudi Bahas soal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

"Ini jadi kewajiban kita untuk menjadikan pencerahan membimbing umat baik untuk proktokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, termasuk vaksinasi, itu bagian dari ikhtiar," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, sebagai organisasi, MUI harus kembali pada tugas utama.

Mulai dari memperbaiki akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.

"Jadi tugas kita tidak mencari kehormatan, bukan juga mencari kekuasaan tetapi melakukan perbaikan-perbaikan dengan niat mencari keridhoan Allah SWT," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com