Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien

Kompas.com - 09/06/2021, 19:05 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma Rudana menyerukan agar anggaran Sekretariat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dikelola dengan efisien dan efektif.

"Dana yang ada sekarang harus dikelola secara baik dan efisien. Staf diberi tugas komprehensif. Tidak perlu menjadi tim besar, tetapi tim kerja yang solid. Kecil tapi solid di Sekretariat AIPA untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan," ujar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan mewakili Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat bersama para anggota parlemen ASEAN yang digelar virtual di Tangerang Selatan, Banten.

Dalam pertemuan itu, Parlemen Indonesia atau DPR menolak agenda transformasi berupa usulan peningkatan iuran anggota AIPA, penambahan staf, dan sekaligus peningkatan gajinya.

Baca juga: Parlemen Indonesia dan Uzbekistan Sepakat Kerja Sama di Berbagai Bidang

“Indonesia dalam posisi menolak, lantaran saat ini bukan waktu yang tepat mentransformasi Sekretariat AIPA ketika semua negara ASEAN, bahkan dunia sedang melakukan penghematan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ucap Putu.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, penolakan Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara anggota lainnya yang hadir kecuali Myanmar. Sebab, negara ini sedang dalam krisis politik.

Untuk diketahui, usulan transformasi tersebut datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) AIPA, yakni Parlemen Vietnam. Usulan ini didukung Thailand. Namun, mayoritas anggota AIPA berpandangan sama dengan Indonesia.

Dalam usulannya, Sekretariat AIPA menyampaikan dua usulan transformasi, yaitu peningkatan iuran kontribusi anggota dan penambahan jumlah staf.

Baca juga: ASEAN Lamban Sikapi Kudeta Myanmar, Fadli Zon Pastikan DPR Desak AIPA Lakukan Langkah Konkret

“Per tahun setiap anggota membayar 30.000 dollar AS dan special fund 5000 dollar AS. Jadi totalnya per negara 35.000 dollar AS," imbuh Putu, Selasa (8/6/2021).

Terkait menambah jumlah staf, lanjut dia, sekarang ada 15 orang staf. Untuk jangka pendek diusulkan menjadi 21 orang dan jangka panjang 40 orang.

Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini, usulan transformasi Sekretariat AIPA idealnya diwujudkan saat semua negara anggotanya telah memasuki masa kenormalan baru.

Sebab, kata Putu, banyak negara sedang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi

“Banyak negara ekonominya turun ke jurang yang dalam. Sikap parlemen Indonesia jelas, ingin semua itu ditunda karena tidak tepat dalam kondisi serba prihatin sekarang,” ujar Anggota Komisi VI DPR itu.

Oleh karenanya, Putu meminta usulan perubahan ditunda sampai situasi normal kembali di masa yang akan datang.

“Banyak anggota AIPA yang berpandangan sama dengan Indonesia. Posisi kami jelas, ingin berempati pada semua pihak. Tidak tepat saat ini meningkatkan iuran dan penambahan jumlah staf," ucapnya yang turut didampingi dua anggota BKSAP, Putri Anetta Komaruddin dan Nazaruddin Dek Gam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com