Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2021, 18:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri membeberkan alasan pemberian gelar anugerah Profesor Kehormatan untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Menurutnya, ada tiga alasan yang telah disepakati oleh para guru besar untuk memutuskan penganugerahan gelar tersebut kepada Megawati.

Pertama, Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge tentang Ilmu Pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis.

"Para guru besar itu menilai kualitas itu sudah diaplikasikan dalam berbagai peran publik yakni saat Megawati menjabat tiga periode anggota DPR tahun 1984-1999. Lalu saat menjabat wakil presiden 1999-2001, dan saat menjadi presiden dari 2001 hingga 2004," kata Rokhmin dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Profesor dari Jepang Rekomendasikan Megawati Diberi Gelar Guru Besar Kepemimpinan Strategis

Tak sampai di situ, kualitas itu juga dinilai ketika Megawati menjadi Ketua Umum PDI-P sejak 1999 hingga saat ini.

Menurut Rokhmin yang juga Ketua DPP PDI-P itu, tacit knowledge tersebut dapat berguna bagi peradaban manusia jika diajarkan ataupun dibukukan.

"Tacit knowledge ini bila diajarkan dan dibukukan bisa menjadi explicit or empirical knowledge yang sangat berguna bagi peradaban manusia. Begitu pemikiran para guru besar,” ucapnya.

Alasan kedua, lanjut dia, Megawati dinilai telah memenuhi semua persyaratan akademis maupun administratif untuk diangkat sebagai Profesor Kehormatan di Unhan.

Baca juga: Perjalanan Megawati, Tak Bisa Kuliah Saat Orde Baru hingga Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan

Ia mengatakan, tim penilai sudah mengecek semua hal dan dinyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.

"Sejalan juga dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri," tambahnya.

Alasan berikutnya adalah penganugerahan Profesor Kehormatan itu diharapkan menjadi contoh teladan alias a role model.

Para guru besar, kata dia, menilai kiprah Megawati dapat menjadi motivasi bagi generasi muda penerus bangsa untuk senantiasa berprestasi.

"Sehingga generasi muda menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan, kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. Tak ada yang salah dengan niatan itu bukan?," tanya Rokhmin.

Endorsement dari guru besar

Dari situlah, lanjut dia, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan dirinya menemui Megawati untuk menyampaikan aspirasi para guru besar.

Hal itupun kemudian direspons oleh Megawati dengan sebuah apresiasi sekaligus penugasan.

Menurut Rokhmin, Megawati meminta kepada Hasto dan dirinya untuk mengecek dan mengevaluasi secara serius dengan Rektor dan Senat Guru Besar Unhan tentang apakah penganugerahan tersebut telah dipertimbangkan secara matang.

"Jangan sampai ada hal yang tidak sesuai dengan substansi pemahaman terhadap tacit knowledge, dan juga memenuhi seluruh mekanisme dan ketentuan yang ada. Demikian Ibu Megawati menugaskan Pak Hasto dan saya,” papar Rokhmin.

Baca juga: Puan Sebut Megawati Punya Visi yang Tak Terbayangkan

Untuk meyakinkan kesungguhan agar memenuhi ketentuan akademis, Rokhmin dan Hasto kemudian memaparkan kepemimpinan Megawati di hadapan Rektor Unhan.

Rokhmin mengungkapkan, setelah itu, politisi PDI-P yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ikut terlibat.

Rokhmin bersama Hasto dan Basarah kemudian mengajak Rektor Unhan dan tim senat Guru Besar berbicara secara intens terkait penganugerahan tersebut.

"Tujuannya demi memastikan terpenuhinya semua persyaratan penganugerahan Profesor Kehormatan kepada Megawati. Dan di tengah perjalanan proses tersebut, sejumlah profesor dari dalam dan luar negeri memberikan endorsement untuk Ibu Megawati," tutur Rokhmin.

Sebelumnya diberitakan bahwa Unhan akan memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Alasan Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati

"Pada hari Jumat akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Octavian menyebut, sidang senat akademik telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati.

Hal itu sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.