Komnas HAM Miliki Kewenangan Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam TWK

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menegaskan, lembaganya memiliki mandat untuk memastikan penyelenggaraan negara sesuai prinsip HAM.

Dengan demikian, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal itu ia sampaikan dalam merespons sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mempertanyakan korelasi antara TWK dan HAM.

“Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan negara itu sesuai HAM atau tidak,” ujar Anam, dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Humas Komnas HAM, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Guru Besar UGM: TWK Rentan Jadi Alat Singkirkan Pegawai yang Tak Sejalan dengan Penguasa

TWK merupakan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Belakangan, sejumlah pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK kepada Komnas HAM.

Anam menekankan, pihak pelapor berhak menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa.

Setelah itu, Komnas HAM akan melakukan penyelidikan kemudian menyimpulkan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan itu memenuhi unsur pelanggaran HAM atau tidak.

“Jadi apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, yang menilai pertama adalah pihak pengadu,” ungkapnya.

"Nanti setelah semua keterangan, semua fakta, semua prosedur, kita cek, kita periksa, kita uji dengan ahli baru kita simpulkan,” tegas Anam.

Baca juga: Komnas HAM Harap Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Panggilan Kedua

Sebelumnya diberitakan, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Berdasarkan nama-nama yang beredar, mereka adalah penyelidik dan penyidik kasus besar.

Ada pula pegawai yang pernah mengkritik pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan menentang revisi UU KPK. Kemudian, 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK bakal diberhentikan, sementara sisanya akan dibina.

Belakangan, pegawai KPK yang tak lolos melaporkan soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK ke Komnas HAM. Mereka mempersoalkan dasar hukum TWK yang hanya diatur melalui Peraturan KPK.

Selain itu, sejumlah pertanyaan TWK dianggap melecehkan dan melanggar privasi warga negara.

Baca juga: YLBHI: Pernyataan Tjahjo Kumolo Membuat Semakin Jelas Siapa Aktor di Balik Pelemahan KPK

Dalam proses penyelidikan, pimpinan KPK tak memenuhi panggilan Komnas HAM dan meminta penjelasan mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan TWK.

Sikap KPK ini didukung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, tidak ada kaitan antara penyelenggaraan TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusannya (tes) kewarganegaraan itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?” kata Tjahjo, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Saat Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK: Suara Bulat Komisi III dan Dugaan Ada Operasi Senyap

Tjahjo menilai, TWK merupakan hal yang biasa. Ia membandingkan dengan pengalamannya mengikuti penelitian khusus (litsus) pada era Orde Baru.

Hanya saja, menurut Tjahjo, saat ini pertanyaan yang digali dalam TWK lebih luas, tidak hanya soal keterkaitan seseorang dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Zaman saya litsus tahun 85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas, secara kompleks," ujar Tjahjo.