Kompas.com - 09/06/2021, 15:48 WIB
Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariJuru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengusulkan agar ketentuan soal penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diubah menjadi pasal perdata.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Rabu (9/6/2021).

"Saya ini Pak, pegal juga selalu ditanyakan soal Pasal 218 itu, penghinaan presiden, saya sendiri dari dulu dari mahasiswa paling benci ini pasal. Saya rasa kalau saya ditanya, sebaiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja," kata Habiburokhman, Rabu.

Habiburokhman berpendapat, apabila pasal penghinaan presiden tetap tercantum pada KUHP, tuduhan bahwa pasal tersebut digunakan untuk 'menghabisi' orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah akan terus muncul.

Baca juga: PSI Nilai Pasal Penghinaan Presiden dan DPR di RKUHP Cederai Demokrasi

Sebab, kasus penghinaan presiden nantinya akan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan yang berada di bawah presiden.

Oleh karena itu, ia menilai, penghinaan presiden sebaiknya diselesaikan secara perdata agar tidak perlu melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tuduhan bahwa pasal ini digunakan untuk melawan atau menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaaan akan terus timbul, seobjektif apapun proses peradilannya. Karena apa, karena kepolisian dan kejaksaan itu masuk rumpun eksekutif," kata dia.

Dalam draf RKUHP yang diterima Kompas.com, ketentuan pidana mengenai penghinaan presiden tercantum pada pasal 218 ayat (1).

"Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasal dan ayat tersebut.

Selain itu, Pasal 353 RKUHP juga mengatur soal ancaman hukuman pidana bagi seseorang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

Nasional
Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

Nasional
UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 27 Juli: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 281.492 Orang

UPDATE 27 Juli: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 281.492 Orang

Nasional
UPDATE 27 Juli: Bertambah 47.128,Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.596.820

UPDATE 27 Juli: Bertambah 47.128,Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.596.820

Nasional
UPDATE 27 Juli: Tambah 2.069, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 86.835 Orang

UPDATE 27 Juli: Tambah 2.069, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 86.835 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 45.203, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.239.936 Orang

UPDATE: Tambah 45.203, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.239.936 Orang

Nasional
Kakorlantas Cek Penyekatan di Serang, Bagikan Sembako-Masker ke Pengendara

Kakorlantas Cek Penyekatan di Serang, Bagikan Sembako-Masker ke Pengendara

Nasional
Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X