Saat Yasonna Bawa-bawa AHY dalam Gurauannya: Masih Lama Jadi Presiden, Kan Masih Muda

Kompas.com - 09/06/2021, 14:32 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melampar candaan kepada politikus Partai Demokrat Benny K Harman dengan menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono butuh waktu cukup lama untuk menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021), ketika ia merespons soal adanya pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Awalnya, Yasonna menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak masalah dengan ada atau tidaknya pasal tersebut. Namun, Yasonna menyebutkan, presiden-presiden berikutnya belum tentu memiliki penilaian yang sama.

Baca juga: Sosialisasikan Draf RKUHP ke 11 Daerah, Yasonna Klaim Dapat Respons Positif

"Beliau (Jokowi) mengatakan pada saya, saya enggak ada masalah dengan pasal ini, tapi apakah kita biarkan presiden yang akan datang begitu? Mungkin saja satu di antara kita ini, Pak Adies Kadir jadi presiden, atau siapa atau siapa, atau bosnya Pak Habiburokhman, atau siapa, kita biarkan itu?" kata Yasonna, Rabu.

"Kalau bosnya Pak Benny masih lama barangkali. Misalnya, misalnya, contoh, ya kan, masih muda, canda canda canda. Artinya, itu pun tidak kita biarkan, Pak. Itu enggak kita biarkan, enggak boleh kita biarkan," ujar Yasonna.

Pernyataan Yasonna itu lantas mengundang gelak tawa dari peserta lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ketika rapat hendak usai, anggota Komisi III dari Partai Demokrat Santoso meminta Yasonna mencabut ucapannya.

Baca juga: KSP: Pasal Pemidanaan Penghina Presiden di RKUHP untuk Jaga Kehormatan

Menurut Santoso, Yasonna tidak pantas melontarkan pernyataan itu karena Yasonna juga berstatus sebagai kader partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan.

"Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu sehingga nanti akan menimbulkan friksi di tengah-tengah masyarakat. Soal bos Pak Benny dan bos saya di tahun 2024 jadi atau tidak, biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu," ujar Santoso.

Menanggapi hal itu, Yasonna pun langsung mencabut ucapannya dan menegaskan pernyataannya itu hanyalah sebuah candaan.

"Sebetulnya itu joke, tapi dicabut, terima kasih, mohon maaf," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X