Kompas.com - 09/06/2021, 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran 2022 sebesar Rp 1,902 triliun dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk itu, dia berharap DPR dapat menyetujui dan mengakomodasi kebutuhan anggaran itu dalam pagu anggaran tahun 2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI, agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Curhat Menteri Investasi ke DPR: Naik Level Jadi Kementerian, tapi Anggaran Diturunkan

Ia mengungkapkan, jumlah nominal tersebut didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya.

Adapun rapat koordinasi itu, kata Tito, berlangsung pada 23 Maret 2021.

Lebih lanjut, Tito mengaku telah merinci pembagian alokasi dana Rp 1,902 triliun ke dalam beberapa kelompok.

Pertama, untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) akan dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun.

"Mulai dari pengembangan teknologi, informasi layanan publik yang terintegrasi. Kemudian seleksi penyelenggara Komisioner KPU dan Bawaslu. Gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya Pemilu serentak dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Polri Usul Tambahan Anggaran Rp 28,584 Triliun, Rp 63,7 Miliar untuk Pengamanan Ibu Kota Baru

Kemudian, lanjut Tito, untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) akan digelontorkan dana sebesar Rp 5,3 miliar.

Dana itu digunakan untuk banyak hal di antaranya peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu hingga masalah keamanan akibat pandemi Covid-19.

"Untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada serentak 2024, pemetaan daerah rawan konflik 2024, kemudian pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain. Termasuk masalah keamanan dari pandemi Covid-19," terang Tito.

Lebih lanjut, dana Rp 1,902 triliun itu juga akan dialokasikan untuk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebesar Rp 282,275 miliar.

Baca juga: Firli Usulkan Pagu Anggaran KPK Sebesar Rp 1,49 Triliun, Naik Rp 403 Miliar

Alokasi dana itu digunakan untuk antara lain sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih (SIDALIH) per 2022, dan penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

"Pendataan blangko KTP Elektronik, pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, dan percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik," ungkapnya.

Tito berharap, dengan adanya dana tersebut, Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 akan berjalan aman dan dalam suasana demokratis.

Terlebih, Tito berharap akan adanya partisipasi pemilih yang juga tinggi agar memberikan legitimasi kepada siapapun yang terpilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putri Candrawathi Resmi Ditahan, Anggota DPR Klaim Kapolri Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Putri Candrawathi Resmi Ditahan, Anggota DPR Klaim Kapolri Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Kapolri Pastikan Putri Tetap Bisa Bertemu Anaknya meski Ditahan

Kapolri Pastikan Putri Tetap Bisa Bertemu Anaknya meski Ditahan

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 13 Anggota, Ini Daftarnya

Kapolri Naikkan Pangkat 13 Anggota, Ini Daftarnya

Nasional
MAKI Duga Tidak Ada Anggota DPRD-DPR RI yang Tidak 'Nyawer'

MAKI Duga Tidak Ada Anggota DPRD-DPR RI yang Tidak "Nyawer"

Nasional
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Nasional
Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Nasional
Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Nasional
Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Nasional
Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Nasional
Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.