Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kesuksesan Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun

Kompas.com - 09/06/2021, 14:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran 2022 sebesar Rp 1,902 triliun dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk itu, dia berharap DPR dapat menyetujui dan mengakomodasi kebutuhan anggaran itu dalam pagu anggaran tahun 2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI, agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Curhat Menteri Investasi ke DPR: Naik Level Jadi Kementerian, tapi Anggaran Diturunkan

Ia mengungkapkan, jumlah nominal tersebut didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya.

Adapun rapat koordinasi itu, kata Tito, berlangsung pada 23 Maret 2021.

Lebih lanjut, Tito mengaku telah merinci pembagian alokasi dana Rp 1,902 triliun ke dalam beberapa kelompok.

Pertama, untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) akan dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun.

"Mulai dari pengembangan teknologi, informasi layanan publik yang terintegrasi. Kemudian seleksi penyelenggara Komisioner KPU dan Bawaslu. Gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya Pemilu serentak dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Polri Usul Tambahan Anggaran Rp 28,584 Triliun, Rp 63,7 Miliar untuk Pengamanan Ibu Kota Baru

Kemudian, lanjut Tito, untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) akan digelontorkan dana sebesar Rp 5,3 miliar.

Dana itu digunakan untuk banyak hal di antaranya peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu hingga masalah keamanan akibat pandemi Covid-19.

"Untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada serentak 2024, pemetaan daerah rawan konflik 2024, kemudian pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain. Termasuk masalah keamanan dari pandemi Covid-19," terang Tito.

Lebih lanjut, dana Rp 1,902 triliun itu juga akan dialokasikan untuk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebesar Rp 282,275 miliar.

Baca juga: Firli Usulkan Pagu Anggaran KPK Sebesar Rp 1,49 Triliun, Naik Rp 403 Miliar

Alokasi dana itu digunakan untuk antara lain sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih (SIDALIH) per 2022, dan penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

"Pendataan blangko KTP Elektronik, pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, dan percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik," ungkapnya.

Tito berharap, dengan adanya dana tersebut, Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 akan berjalan aman dan dalam suasana demokratis.

Terlebih, Tito berharap akan adanya partisipasi pemilih yang juga tinggi agar memberikan legitimasi kepada siapapun yang terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com