Kompas.com - 09/06/2021, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Soedjatmiko mengatakan, sebaiknya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah dilaksanakan secara bertahap.

Ia menyarankan agar sekolah tatap muka secara terbatas dimulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dengan pertimbangan, anak-anak pada tingkat pendidikan tersebut lebih mudah diajak untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Pembukaan sekolah tatap muka sebaiknya bertahap, lebih mudah diatur misal SMA, untuk mencegah penularan yang luas dan pendidik mendapat pengalaman mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dimulai dengan skala kecil," kata Soedjatmiko dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Soedjatmiko mengatakan, apabila dalam 2-4 minggu tidak terjadi penularan Covid-19, maka dapat dilanjutkan dengan uji coba sekolah tatap muka pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 4,5 dan 6.

Namun, ia mengingatkan pembukaan sekolah tatap muka harus berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah, guru dan orang tua.

Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tahap 2 di Jakarta Dimulai Hari Ini, Protokol Kesehatan Tetap Diutamakan di Kelas

"Bila dalam waktu 2-4 minggu tidak ada penularan, dapat dilanjutkan dengan murid SD kelas 1, 2, 3, kemudian dilanjutkan dengan TK, kelompok bermain, PAUD dan yang setingkat," ujarnya.

Selain itu, Soedjatmiko mengatakan, pembukaan sekolah tatap muka sebaiknya dilaksanakan setelah seluruh guru hingga petugas di sekolah sudah mengikuti vaksinasi lengkap dua dosis.

Ia juga mendorong dilakukan pemeriksaan Covid-19 setiap 2 minggu pada semua guru untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona.

"Bila guru sakit demam, batuk, pilek, diare harus segera berobat, bila perlu tes antigen/PCR, bila guru atau petugas sekolah positif Covid-19 segera lapor ke Puskesmas dan satgas Covid-19 setempat," ucapnya.

Lebih lanjut, Soedjatmiko mengatakan, sekolah harus mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan sekolah tatap muka.

Fasilitas tersebut di antaranya memiliki sarana cuci tangan, disinfektan, toilet bersih dan sirkulasi udara di ruang kelas dipastikan baik.

"Sebaiknya (ruang kelas) tanpa AC, bila sirkulasi udara tidak baik, dipertimbangkan untuk belajar di tempat terbuka, misalnya di aula, di pesantren misalnya dialihkan ke masjid dan lainnya," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Magelang Melonjak, Sekolah Tatap Muka Dihentikan Sementara

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan digelar serentak di tahun ajaran baru pada Juli 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka.

Buku panduan tersebut ditujukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi Covid-19.

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, buku panduan ini ditujukan bagi guru, orangtua maupun para pemangku kepentingan sebagai turunan SKB Empat Menteri.

"Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan membutuhkan panduan operasional sebagai turunan SKB Empat Menteri untuk memudahkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas,” disampaikan Nadiem saat peluncuran panduan secara virtual, seperti dirangkum dari laman Kemendikbud Ristek, Rabu (2/6/2021).

Senada dengan Mendikbudristek, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya atas diluncurkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDikdasmen di Masa Pandemi Covid-19.

“Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya guru dan siswa tetapi juga para orang tua siswa dan dan masyarakat pada umumnya,” ujar Menteri Yaqut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.