KSP: Pasal Pemidanaan Penghina Presiden di RKUHP untuk Jaga Kehormatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebutkan, pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penghina presiden dibuat untuk menjaga kehormatan kepala negara.

Pasal itu tercantum dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Presiden itu kan memang perlu kita hormati, hargai, dijaga marwah dan kehormatannya. Kita enggak mau juga ada semacam kesan sangat rendah, sangat tendensius terhadap lembaga kepresidenan," kata Irfan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Irfan mengatakan, pasal tersebut dirancang bukan hanya untuk kepentingan presiden yang saat ini menjabat saja, melainkan semua kepala negara yang kelak memimpin Indonesia.

"Karena kewibawaan, martabat, kehormatan negara itu kan juga bergantung pada bagaimana kehormatan posisi presiden itu," tuturnya.

Kendati demikian, Irfan menegaskan bahwa menghina berbeda dengan mengkritik.

Baca juga: Soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, KSP Jamin Bukan untuk Pengkritik

Kritik disampaikan berdasar data, fakta, dan kajian keilmuan. Kritik berfungsi sebagai evaluasi agar pihak yang dikritik dapat melakukan perbaikan.

Adapun penghinaan bersifat sangat personal, tendensius, tidak berdasar pada data atau fakta, serta cenderung bersifat fitnah. Penghinaan disampaikan juga bukan untuk memperbaiki pihak terkait.

Meski RKUHP mengatur tentang pemidanaan terhadap penghina presiden, Irfan mengatakan, kritik terhadap kepala negara tetap terbuka. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak khawatir jika hendak menyampaikan kritikan.

"Sepanjang kritikan itu untuk evaluasi, perbaikan, masukan, untuk kebaikan, kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Irfan.

"Kalau penghinaan kan sifatmya enggak seperti itu, sifatnya sangat tendensius, sangat personal, dan pasti perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, pasti ada niat juga, ada mens rea di situ," tuturnya.

Meski begitu, Irfan setuju jika ke depan dibuat standardisasi proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan penghinaan kepada presiden.

Baca juga: KSP Sebut Sosialisasi Draf RKUHP oleh Kemenkumham Sesuai Arahan Jokowi

Rumusan tersebut penting dijadikan acuan pihak kepolisian agar pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP tak menjadi multiftafsir.

"Biar ada perspektif yang sama terhadap penegakkan hukum di lapangan ketika peristiwa hukum ini terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Kemenkumham dikabarkan tetap melakukan sosialisasi RKUHP setelah pengesahannya ditunda pada tahun 2019.