KSP: Pasal Pemidanaan Penghina Presiden di RKUHP untuk Jaga Kehormatan

Kompas.com - 09/06/2021, 08:34 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebutkan, pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penghina presiden dibuat untuk menjaga kehormatan kepala negara.

Pasal itu tercantum dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Presiden itu kan memang perlu kita hormati, hargai, dijaga marwah dan kehormatannya. Kita enggak mau juga ada semacam kesan sangat rendah, sangat tendensius terhadap lembaga kepresidenan," kata Irfan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Irfan mengatakan, pasal tersebut dirancang bukan hanya untuk kepentingan presiden yang saat ini menjabat saja, melainkan semua kepala negara yang kelak memimpin Indonesia.

"Karena kewibawaan, martabat, kehormatan negara itu kan juga bergantung pada bagaimana kehormatan posisi presiden itu," tuturnya.

Kendati demikian, Irfan menegaskan bahwa menghina berbeda dengan mengkritik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, KSP Jamin Bukan untuk Pengkritik

Kritik disampaikan berdasar data, fakta, dan kajian keilmuan. Kritik berfungsi sebagai evaluasi agar pihak yang dikritik dapat melakukan perbaikan.

Adapun penghinaan bersifat sangat personal, tendensius, tidak berdasar pada data atau fakta, serta cenderung bersifat fitnah. Penghinaan disampaikan juga bukan untuk memperbaiki pihak terkait.

Meski RKUHP mengatur tentang pemidanaan terhadap penghina presiden, Irfan mengatakan, kritik terhadap kepala negara tetap terbuka. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak khawatir jika hendak menyampaikan kritikan.

"Sepanjang kritikan itu untuk evaluasi, perbaikan, masukan, untuk kebaikan, kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Irfan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X