Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Kompas.com - 08/06/2021, 22:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa (8/6/2021). Kunjungan itu dalam rangka melanjutkan agenda safari Silaturahim Kebangsaan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, Silaturahim Kebangsaan ke PP Muhammadiyah adalah yang kedua kalinya.

Saat dipimpin Presiden sebelumnya, Sohibul Iman, PKS pernah berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta.

"Dalam pertemuan hari ini, selain kami ingin takdzim dan silaturahim kepada para guru kami, kami juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru DPP PKS masa bakti 2020-2025. Selain kepengurusan yang baru, kami juga ingin memperkenalkan lambang, mars, dan hymne PKS sebagai ikhtiar penyegaran agar PKS tampak lebih fresh, friendly dan inklusif," kata Syaikhu dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Bertemu Sultan HB X, PKS Dapat Wejangan soal Jaga NKRI

Ia menyebut, jalan politik PKS adalah silaturahmi dengan semangat mengampanyekan narasi persatuan dan persaudaraan.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan di tengah situasi masyarakat yang semakin terbelah dan sikap elit yang semakin terfragmentasi.

"Para pemimpin di negeri ini harus sama-sama mengedepankan politik kebangsaan. Politik yang membawa narasi persatuan dan persaudaraan bukan malah menyulut api kemarahan dan rasa kecewa di hati masyarakat," jelasnya.

Ia menekankan, para pendiri bangsa telah memberikan contoh yang sangat baik. Mereka, kata Syaikhu, membangun titik temu dalam membentuk konsensus bangsa yakni Pancasila.

Baca juga: Lanjutkan Silaturahmi Kebangsaan, PKS Akan Temui Sultan HB X dan Muhammadiyah

Syaikhu mengatakan, PKS melihat Pancasila adalah common platform, kalimatun sawa, titik temu dari berbagai pemikiran dan keyakinan yang beraneka ragam.

"Semua terwadahi dengan kelima sila tersebut. Kami meyakini bahwa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila itu sebagai wahana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai wahana pemersatu bangsa seharusnya bisa sama-sama kita jaga dengan sebaik-baiknya," terang dia.

Selain itu, Syaikhu mengaku menyaksikan perkembangan sosial-politik di Indonesia pada akhir-akhir ini.

Menurut dia, Pancasila tampak menjadi instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa.

Jika tidak dikoreksi bersama, lanjut dia, dikhawatirkan kondisi keterbelahan antar warga negara dan anak bangsa akan semakin melebar.

"Oleh karena itu, DPP PKS melakukan silaturahim kebangsaan dengan berbagai pihak, untuk membangun titik temu dan kesamaan pandangan dalam melihat arah masa depan bangsa agar bisa lebih bersatu, kokoh dan kuat," tutup Syaikhu.

Sebelumnya, diberitakan bahwa DPP PKS juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pada Senin (7/6/2021).

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Usai bertemu Sultan HB X, PKS juga dijadwalkan bertemu jajaran PP Muhammadiyah pada Selasa, hari ini.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari silaturahmi kebangsaan yang sudah digelar oleh PKS sejak bulan Ramadan lalu.

"Kita ingin mendengar masukan tokoh bangsa, ulama dan cendekiawan Muslim. Kami bahagia kemarin Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan hadir dalam Rakerwil PKS DIY dan memberikan masukan berharga untuk PKS," kata Aboe dalam keterangan tertulis, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com