Kompas.com - 08/06/2021, 21:20 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan bakal merevisi empat pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, revisi tersebut satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

"Ada empat pasal yang akan direvisi. Pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 36, ditambah satu pasal 45C, itu tambahannya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Mahfud: Revisi Terbatas 4 Pasal UU ITE Mencakup 6 Permasalahan

Adapun pasal 27 UU ITE berisi empat ayat, meliputi

Ayat (1)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ayat (2)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

Nasional
UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 27 Juli: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 281.492 Orang

UPDATE 27 Juli: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 281.492 Orang

Nasional
UPDATE 27 Juli: Bertambah 47.128,Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.596.820

UPDATE 27 Juli: Bertambah 47.128,Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.596.820

Nasional
UPDATE 27 Juli: Tambah 2.069, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 86.835 Orang

UPDATE 27 Juli: Tambah 2.069, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 86.835 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 45.203, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.239.936 Orang

UPDATE: Tambah 45.203, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.239.936 Orang

Nasional
Kakorlantas Cek Penyekatan di Serang, Bagikan Sembako-Masker ke Pengendara

Kakorlantas Cek Penyekatan di Serang, Bagikan Sembako-Masker ke Pengendara

Nasional
Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Nasional
Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X