51 Pegawai KPK Diberhentikan, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Prioritaskan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/06/2021, 16:27 WIB
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang tergabung dalam Aliansi Sebelas Maret Anti Korupsi (Semarak) berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/6/2021). Aksi bertajuk Selamatkan KPK tersebut digelar untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa. ANTARA FOTO/Maulana SuryaMahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang tergabung dalam Aliansi Sebelas Maret Anti Korupsi (Semarak) berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/6/2021). Aksi bertajuk Selamatkan KPK tersebut digelar untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Apalagi, saat ini ada 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan segera diberhentikan karena dinilai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Proses TWK yang berujung dengan pemecatan 51 karyawan KPK ini kembali menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bahkan diabaikan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Danang dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pemberhentian Pegawai, KPK Diusulkan Minta Masukan Pimpinan Periode 2003-2007

Selain itu, Danang juga menilai, selama ini Presiden Jokowi kerap memberikan pernyataan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui KPK.

“Padahal sebelumnya Presiden sering menyatakan bahwa beliau mendukung usaha-usaha antikorupsi KPK,” lanjut dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang dikenal sudah berintegritas dan lama mengabdi di KPK akan menjadi salah satu sarana yang melemahkan Lembaga Antirasuah itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Leonard pun menilai, pelemahan dalam KPK, nantinya akan semakin meningkatkan praktik korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

“Dalam konteks perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan Indonesia, terdapat potensi serius peningkatan praktik korupsi di sektor lingkungan dan manajemen sumber daya alam,” ucap Leonard.

“Meningkatnya praktik korupsi ini akan memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang selama ini sudah kita alami” imbuh dia.

Sebelumnya, KPK mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Kronologi Pengaturan 75 Pegawai KPK Dibuat Tak Lolos TWK

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.