Jokowi Tutup Investasi Industri Miras, Pemerintah Dinilai Telah Dengar Aspirasi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang menegaskan industri minuman keras tertutup untuk investasi.

Baidowi berpendapat, hal itu menunjukkan, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak terbukanya investasi bagi industri minuman keras.

"Berarti pemerintah mendengarkan aspirasi dari mayoritas masyarakat Indonesia dan pemerintah berhati-hati dalam penyusunan perpres kali ini," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (8/6/2021).

Politikus PPP yang juga pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ini meyakini, keluarnya perpres tersebut dapat membuka peluang pengesahan RUU tersebut.

Ia mengaku optimistis RUU tersebut dapat disahkan. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya akan menjalin komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi lainnya.

Baca juga: MUI Apresiasi Pemerintah Terbitkan Perpes 49/2021 yang Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investasi

"Sekaligus ini menjadi spirit dalam penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol karena minuman alkohol ini dampaknya sangat besar, baik dari aspek keamanan dan kesehatan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam perpres yang ditandatangani pada 25 Mei 2021 ini, dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 diubah.

Salah satunya tentang kegiatan penanaman modal (investasi) untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras.

Dilansir dari lembaran perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (7/6/2021), disebutkan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal.

Namun, hal itu dikecualikan untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 49/2021, Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investasi

Adapun bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal meliputi dua hal.

Pertama, bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol, Anggur (KBLI 11020), dan Industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).

Kemudian, yang dimaksud bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.