Kompas.com - 08/06/2021, 08:00 WIB
 Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya siap mengembalikan dana calon jemaah haji yang ingin menarik kembali dananya setelah pembatalan haji 2021.

Kendati demikian, ia mengingatkan jemaah haji yang menarik dananya bakal kehilangan antrean pemberangkatan.

"Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan, karena ini uangnya jamaah kami harus layani," ujar Anggito sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Jubir Wapres Minta Masyarakat Tak Khawatir, Dana Haji Diinvestasikan secara Aman

"Dan kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya," ucapnya.

Anggito mengakui, beberapa calon jamaah haji ada yang melakukan penarikan dananya, namun masih dalam tahap wajar.

Ia memastikan tidak ada tumpukan penarikan dana. Adapun jumlah Jemaah lunas tunda reguler sebanyak 196.865 orang. Kemudian yang membatalkan atau menarik dananya diperkirakan saat ini mencapai 600 jemaah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengimbau calon jemaah haji untuk tetap menempatkan dananya di BPKH atau di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH karena ada nilai manfaatnya.

"Kami mengelola dengan baik dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jamaah tunggu dalam bentuk virtual account," katanya.

Baca juga: Jubir Wapres Sarankan Masyarakat Tak Tarik Kembali Dana Haji meski Gagal Berangkat

Dalam kesempatan itu, Anggito juga mengatakan bahwa hampir separuh dari biaya pemberangkatan haji disubsidi oleh BPKH melalui pengelolaan dana manfaat jemaah haji.

Ia menambahkan rata-rata biaya pemberangkatan haji sebesar Rp70 juta. Namun, jemaah hanya membayar tunainya sebesar Rp35 juta

"BPKH itu diberikan amanah untuk mensubsidi, mencarikan dana untuk mensubsidi biaya riil jemaah haji waktu berangkat. Seperti banyak diketahui bahwa biaya riil Haji atau BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) itu Rp70 juta. Jadi sisanya itu memang harus dicarikan dari sumber-sumber pengembangan dana haji oleh BPKH," paparnya.

Anggito mengemukakan, alokasi investasi dana haji saat ini ditujukan kepada investasi dengan profil risiko ringan hingga sedang. Sebesar 90 persen investasinya dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

"Tentu masih ada investasi-investasi lain yang seluruh profil risiko yang low to moderate," tutur dia.

Baca juga: Komisi VIII: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Luar Kepentingan Haji

Dalam melakukan investasi dana haji, ia menambahkan, BPKH juga sudah mendapatkan izin dari pemilik dana.

"Sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji," ujar Anggito.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

Nasional
UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

Nasional
UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

Nasional
Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Nasional
Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Nasional
Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.