Kepala BPKH Ingatkan Jemaah Haji yang Tarik Dananya Bakal Kehilangan Antrean

Kompas.com - 08/06/2021, 08:00 WIB
 Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya siap mengembalikan dana calon jemaah haji yang ingin menarik kembali dananya setelah pembatalan haji 2021.

Kendati demikian, ia mengingatkan jemaah haji yang menarik dananya bakal kehilangan antrean pemberangkatan.

"Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan, karena ini uangnya jamaah kami harus layani," ujar Anggito sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Jubir Wapres Minta Masyarakat Tak Khawatir, Dana Haji Diinvestasikan secara Aman

"Dan kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya," ucapnya.

Anggito mengakui, beberapa calon jamaah haji ada yang melakukan penarikan dananya, namun masih dalam tahap wajar.

Ia memastikan tidak ada tumpukan penarikan dana. Adapun jumlah Jemaah lunas tunda reguler sebanyak 196.865 orang. Kemudian yang membatalkan atau menarik dananya diperkirakan saat ini mencapai 600 jemaah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengimbau calon jemaah haji untuk tetap menempatkan dananya di BPKH atau di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH karena ada nilai manfaatnya.

"Kami mengelola dengan baik dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jamaah tunggu dalam bentuk virtual account," katanya.

Baca juga: Jubir Wapres Sarankan Masyarakat Tak Tarik Kembali Dana Haji meski Gagal Berangkat

Dalam kesempatan itu, Anggito juga mengatakan bahwa hampir separuh dari biaya pemberangkatan haji disubsidi oleh BPKH melalui pengelolaan dana manfaat jemaah haji.

Ia menambahkan rata-rata biaya pemberangkatan haji sebesar Rp70 juta. Namun, jemaah hanya membayar tunainya sebesar Rp35 juta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.