Kompas.com - 07/06/2021, 17:41 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Akun Instagram milik rumah produksi film dokumenter WatchDoc dan akun Twitter untuk promosi film barunya yang berjudul KPK End Game (2021), @KPK _EndGame, diretas pada Minggu (6/3/2021).

Sebelumnya peretasan serupa juga terjadi pada akun sosial media maupun ponsel milik aktivis antikorupsi.

Pendiri WatchDoc yang juga jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono menilai, peretasan yang menyasar kelompok antikorupsi ini bukanlah pekerjaan orang iseng.

"Rangkaian peretasan yang terjadi dengan target yang terlihat benang merahnya seperti ini sulit disebut usaha peretasan random," kata Dandhy kepada Kompas.com, Senin (7/6/2021).

"Yang terjadi pada akun Watchdoc juga sulit disimpulkan sebagai pekerjaan orang iseng," ucap dia.

Baca juga: Aksi Peretasan Incar Akun Instagram WatchDoc dan Twitter Film KPK End Game

Dandhy pun mengatakan, pihaknya telah berusaha menerapkan standar keamanan digital sejak menggelar nonton bareng film Sexy Killers di tahun 2019 hingga Kinipan pada 2021.

Adapun, sebelumnya akun Instagram diretas dengan username Watchdoc diganti menjadi "watchwatchwatchhehe", begitu juga dengan nama profilnya yang menjadi "dogwatch".

Melalui unggahannya di Twitter, Dandhy mengatakan, selain akun Instagram Watchdoc, akun Twitter @KPK_EndGame juga dirusak peretas.

Akun tersebut kini dipulihkan, dan berganti nama menjadi @KPK_EndGame2021.

Baca juga: Peretasan ke Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Juga Terjadi saat Polemik Revisi UU KPK Tahun 2019

Selain aksi peretasan oleh orang tak dikenal, kata Dandhy, panitia nonton bareng atau nobar film KPK The End Game di Pontianak juga mendapat teror.

Namun demikian, Dandhy tak menjelaskan teror yang dimaksud. Meski mendapat teror, pelaksanaan nobar film KPK The End Game terus berlangsung.

Seperti diketahui, film KPK The End Game merupakan dokumenter yang bercerita tentang kesaksian para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Pelaksanaan TWK merupakan salah satu syarat agar pegawai KPK bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil TWK yang sampai saat ini tidak dibuka ke publik, terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK.

Lewat surat keputusan pimpinan KPK, mereka yang tidak lolos mengikuti TWK kemudian dinonaktifkan atau di-nonjob-kan.

Pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) selanjutnya mengadakan rapat.

Hasilnya, dari 75 pegawai tak lulus TWK, sebanyak 51 pegawai dinyatakan sudah tidak bisa lagi bergabung di KPK mulai 1 November 2021.

Sedangkan 24 pegawai sisanya, meskipun masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan bela negara, namun tak ada jaminan bagi mereka bisa diangkat menjadi ASN. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.