Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20,3 Triliun untuk Transformasi Digital pada 2022

Kompas.com - 07/06/2021, 17:03 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. ANTARA FOTO/FAUZANMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta tambahan anggaran Rp 20,3 triliun dalam rangka transformasi digital pada 2022.

 

Sedangkan, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,7 triliun.

"Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa tahun 2022 nanti, kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," kata Johnny, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Airlangga Optimistis Transformasi Digital Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja Baru

Johnny menjelaskan, sebelumnya alokasi pagu indikatif yang diterima Kominfo sudah sesuai surat bersama pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BPN/Bappenas tertanggal 29 April 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, Johnny menilai bahwa pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan anggaran Kominfo.

Ia menjabarkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah hasil konsolidasi lintas unit di kementeriannya terbagi dalam lima program utama.

"Di antaranya, dua dari lima program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik yaitu Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, dan Dirjen Aptika," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke Marketplace

Atas hal tersebut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp 42,1 triliun.

Ia menegaskan, dukungan anggaran diperlukan agar pihaknya dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022.

"Agenda transformasi digital yang sedang dan akan dilaksanakan Kominfo sudah diketahui masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara maksimal," ucapnya.

"Maka, Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun. Dan yang baru tersedia di pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun," sambung dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini berharap Komisi I DPR mendukung permintaan penambahan anggaran tersebut agar kementeriannya dapat mengagendakan program transformasi digital.

"Mohon dukungan Komisi I DPR RI dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita, khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden serta dambaan masyarakat luas," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.