Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20,3 Triliun untuk Transformasi Digital pada 2022

Kompas.com - 07/06/2021, 17:03 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. ANTARA FOTO/FAUZANMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta tambahan anggaran Rp 20,3 triliun dalam rangka transformasi digital pada 2022.

 

Sedangkan, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,7 triliun.

"Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa tahun 2022 nanti, kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," kata Johnny, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Airlangga Optimistis Transformasi Digital Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja Baru

Johnny menjelaskan, sebelumnya alokasi pagu indikatif yang diterima Kominfo sudah sesuai surat bersama pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BPN/Bappenas tertanggal 29 April 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, Johnny menilai bahwa pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan anggaran Kominfo.

Ia menjabarkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah hasil konsolidasi lintas unit di kementeriannya terbagi dalam lima program utama.

"Di antaranya, dua dari lima program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik yaitu Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, dan Dirjen Aptika," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke Marketplace

Atas hal tersebut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp 42,1 triliun.

Ia menegaskan, dukungan anggaran diperlukan agar pihaknya dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022.

"Agenda transformasi digital yang sedang dan akan dilaksanakan Kominfo sudah diketahui masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara maksimal," ucapnya.

"Maka, Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun. Dan yang baru tersedia di pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun," sambung dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini berharap Komisi I DPR mendukung permintaan penambahan anggaran tersebut agar kementeriannya dapat mengagendakan program transformasi digital.

"Mohon dukungan Komisi I DPR RI dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita, khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden serta dambaan masyarakat luas," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.