Penjelasan Jubir Wapres soal Informasi Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

Kompas.com - 07/06/2021, 14:07 WIB
Ketua Komisi Infokom MUI Pusat Masduki Baidlowi dalam jumpa pers di kantor MUI Pusat, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIAKetua Komisi Infokom MUI Pusat Masduki Baidlowi dalam jumpa pers di kantor MUI Pusat, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi membantah soal informasi tentang dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur.

Klarifikasi tersebut merespons beredarnya video Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ketika membicarakan soal dana haji yang diinvestasikan dalam sebuah wawancara.

Masduki memastikan bahwa video itu merupakan potongan video ketika Ma'ruf belum menjadi Wapres dan sedang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Video tersebut beredar di kalangan masyarakat dan bertepatan dengan momentum saat pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini.

"Ketika memberikan pernyataan terkait dana haji yang diinvestasikan, itu waktu sebelum jadi Wapres, waktu masih jadi Ketua MUI. Beliau diwawancara, bagaimana kalau dana haji diinvestasikan ke infrastruktur?" kata Masduki saat dihubungi wartawan, Senin (7/6/2021).

"Maka beliau memberikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pasti akan mengamankan dana haji itu ke wilayah-wilayah yang aman," lanjut Masduki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Komisi VIII: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Luar Kepentingan Haji

Ia mengatakan, salah satu wilayah aman yang dimaksud Wapres Ma'ruf biasanya dalam bentuk sukuk pemerintah.

Jika ditaruh di sukuk pemerintah, kata dia, maka keamanan dana haji tersebut terjamin bahkan mendapatkan imbal hasil atau bagian yang lebih tinggi.

"Karena tidak mungkin dana haji yang sekarang itu langsung untuk bangun infrastruktur, tidak boleh," kata dia.

"Tapi kalau dimasukkan ke investasi-investasi saham yang menguntungkan pemerintah, yang sangat terjamin amannya, itu boleh. Kira-kira begitu, waktu itu," lanjut Masduki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.