Kompas.com - 07/06/2021, 09:51 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi.

Pembentukan satgas itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 4 Mei 2021.

"Dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi, yang selanjutnya disebut Satgas Investasi," demikian bunyi Pasal 1 Keppres Nomor 11 Tahun 2021 dilihat dari lembaran dokumen yang diunggah laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam Pasal 3 diatur bahwa Satgas Investasi diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Kemudian, wakil jaksa agung ditunjuk sebagai wakil ketua I, dan wakil kapolri sebagai wakil ketua II.

Sementara, Staf Khusus Presiden yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Purwono ditunjuk sebagai sekretaris satgas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 49/2021, Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keppres Nomor 11 Tahun 2021, Satgas Investasi memiliki sejumlah tugas yakni:

a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;

b. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;

c. mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.