Demagogi Sukarno

Kompas.com - 06/06/2021, 14:54 WIB
Presiden Soekarno Arsip KOMPASPresiden Soekarno

SEORANG petani muda pernah berseloroh pada kami, ia ingin menjadi presiden kedelapan republik ini. Mendengar ia bertekad demikian, sungguh kami tak terkejut sama sekali. Toh begitulah wajah negeri kita sekarang.

Jika seorang pemuda bau kencur bisa jadi walikota, kenapa petani tak boleh? Bilamana seorang penjahat perang dengan mudah mencalonkan diri bolak-balik sebagai orang nomor satu Indonesia, kenapa pula penjual cabai tak diberi perkenan yang sama?

Beginilah kita. Pokoknya setan alas pun bisa jadi presiden, setelah ia mendirikan partai dan tentu, harus jadi ketuanya terlebih dahulu. Setelah itu, ia bebas bertingkah bak pemilik tunggal Nusaraya kita tercinta. Seolah nenek moyangnya-lah yang mewariskan tanah keramat ini, khusus untuknya seorang.

Bagi Anda yang tak mampu, atau lebih tepatnya belum punya kesempatan mendirikan partai, jangan khawatir. Cukup mencoblos wajah mereka di lembar suara pada pemilihan umum. Nanti kalau Anda lihat ia berubah jadi munyuk, silakan rutuki pilihan sendiri. Gampang kan.

Sejatinya, kami ngungun juga menyikapi kondisi tersebut. Betapa tidak, Kisanak. Dari mana juntrungannya, partai kemudian menjadi perwakilan rakyat, bila proses awalnya saja sudah naudzubillah. Kecuali pendiri negara, sampai presiden keempat saja yang tak mengeluarkan sepeser uang pun untuk itu. Sisanya, harus menyetor upeti triliunan dulu ke kas partai masing-masing.

Lebih ajaib lagi, hal itu juga berlaku sampai ke tingkat kades. Jadi dengan kata lain, seluruh jabatan yang katanya dialamatkan untuk kemaslahatan rakyat, ternyata sekadar jual-beli semata. Lingkaran setan inilah yang jadi pemicu korupsi bertubi-tubi. Sampai kiamat sekali pun, jangan harap suara rakyat itu kan mewujud suara tuhan. Omong kosong!

Jika memang Pemerintah yang berkuasa kali ini punya itikad baik, hapus semua kekonyolan itu. Tak boleh ada lagi badut politik yang mentas di depan foto besar Bung Karno, lalu seenak jidatnya menipu rakyat bahwa Sang Proklamator telah memberinya restu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemilu dengan biaya selangit sudah seharusnya diubah. Manfaatkanlah teknologi digital. Asal diiringi niat nan tulus, siapapun calon presiden terbaik yang kita miliki sesuai standar mutunya bisa dipilih dengan mudah melalui gawai yang kini digenggam ratusan juta rakyat.

Sampai di sini, Anda mafhum apa yang kami maksud? Ya, sudah sejak era Orde Baru, negara kita dijadikan bancakan para elite. Kebiasaan terpuji itu rupanya masih dilanjutkan oleh rezim reformasi yang cuma bersalin rupa saja. Setali tiga uang. Hampir tak ada satu pun partai yang bisa dipercaya. Lucunya lagi, para pemilihnya juga mau saja dikadali. Dengan senang hati dibohongi mentah-mentah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X