Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Luncurkan Lagu "Polri Presisi", Jadi Sarana Sosialiasi Program ke Masyarakat

Kompas.com - 06/06/2021, 09:43 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meluncurkan lagu "Polri Presisi", Jumat (4/6/2021). Lagu itu diproduseri Wakabareskrim Polri Irjen Pol Syahardiantono.

Dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021), Syahar mengatakan, lagu serta video klip "Polri Presisi" menjadi salah satu sarana sosialiasi tentang program-program Polri di bawah kepemimpinan Sigit.

"Di era digital saat ini, penyampaian pesan melalui audio dan visual adalah salah satu sarana yang baik agar pesan tersebut mudah untuk dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui lagu Polri Presisi," kata Syahar.

Polri yang "Presisi", yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan merupakan program yang diusung Sigit sejak menjabat sebagai Kapolri.

Lewat program itu, Sigit ingin Polri terus berinovasi dan memajukan teknologi kepolisian yang modern.

Baca juga: Adanya Aplikasi SIM Presisi Hapus Praktik Calo

Video klip "Polri Presisi" telah diunggah di akun Youtube Siber TV dan Bungur Production.

Lirik dan musik lagu diciptakan dan diaransemen oleh Ganden Sumarda dan Fransisca Sihombing. Pengarah video (video director) yaitu AKP R Dwi Chandra.

Sementara itu, vokal diisi oleh Hafiz Pribadi dan sejumlah personel Polri yakni AKP Vivi Siregar, Briptu Ali Nurmansyah, Briptu Yohanes Anton, Bripda Marco Sinaga serta Bripda Intan Ayu.

Ada pula selebritas Laura Theux dan personel Polri sekaligus YouTuber asal Purworejo Bripka Herman Hadi Basuki atau Pak Bhabin yang ikut terlibat dalam video klip "Polri Presisi".

Berikut ini lirik lagu "Polri Presisi":

Kami Polri Presisi setia melayani masyarakat Indonesia

Selalu berinovasi memajukan teknologi kepolisian modern

demi bakti pada negeri darah setiaku untuk Indonesia

Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan

setia berbakti bakti untuk negeri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com