Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Parameter Politik: Elektabilitas PDI-P 22,1 Persen, Gerindra 11,9 Persen, Golkar 10,8 Persen

Kompas.com - 05/06/2021, 13:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan, PDI Perjuangan menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan legislatif dilakukan saat ini.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan, PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 22,1 persen, disusul Partai Gerindra (11,9 persen) dan Partai Golkar (10,8 persen).

"Secara konsisten dari beberapa survei yang kita lakukan, pada bulan Februari tahun ini, bulan Desember ataupun tahun-tahun sebelumnya yang kita lakukan, PDI-P tetap menempati sebagai partai politik yang paling puncak," kata Adi dalam rilis survei, Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: Survei: Tingkat Kepercayaan ke TNI 90 Persen, Terendah ke DPR dan Parpol

Adi melanjutkan, di bawah tiga partai tersebut ada Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,4 persen, PKB (8,2 persen), PKS (7,5 persen), Partai Nasdem (5 persen), PAN (4,3 persen), dan PPP (3,5 persen).

"Kalau dilihat rata-rata kecenderungannya, maka partai politik yang saat ini sedang lolos di DPR kemungkinan besar, kalau tidak peristiwa politik yang cukup luar biasa, ini relatif akan masuk ke Senayan dengan ketentuan ambang batas parlemen cuma 3,5 atau 4 persen," ujar Adi.

Sementara itu, ada sejumlah partai lain yang elektabilitasnya di bawah ambang batas parlemen yakni PSI (1,6 persen), Partai Perindo (1,5 persen), Partai Hanura (0,9 persen).

Kemudian, Partai Berkarya (0,5 persen), Partai Gelora (0,4 persen), Partai Ummat (0,3 persen), PBB (0,1 persen), dan PKPI (0,1 persen).

Sementara, 12,9 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan partai politik.

Adi menuturkan, berdasarkan hasil survei tersebut, Partai Demokrat dan PKS terbilang mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan.

"Kita menduga bahwa meningkatnya (elektabilitas) Demokrat ini tidak terlepas dari isu kudeta politik yang terjadi beberapa waktu yang lalu," ujar Adi.

Baca juga: PDI-P Cabut Dukungan Politik ke Bupati Alor, Risma: Saya Tahunya dari Pak Hasto Soal Itu...

Sementara, Adi menilai peningkatan elektabilitas PKS merupakan efek dari citra PKS sebagai partai yang memperjuangkan kalangan Islam yang termarjinalkan.

Survei ini dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia pada pada 23-28 Mei 2021 dengan metode telepolling kepada 1.200 responden.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com