Kompas.com - 05/06/2021, 13:14 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam sikap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto terhadap laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan gratifikasi yang diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam penyewaan helikopter pada Juni 2020.

LBH Jakarta mengatakan, tak semestinya Kabareskrim selaku representasi Kepolisian RI buru-buru menolak laporan tersebut dan menyudutkan ICW.

"Pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap profesionalisme aparat penegak hukum sebagai pelayan publik," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangannya, Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik

Arif mengatakan, laporan terhadap Firli tersebut adalah bentuk partisipasi warga dalam pemberantasan korupsi dan hak warga negara untuk mendorong penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi.

Sementara itu, kepolisian memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, sesuai dengan UU Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, setiap anggota kepolisian dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal ini berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," lanjut Arif.

Arif juga mengatakan, sikap Kabareskrim yang menolak pelaporan ICW, karena fokus dalam penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena pemberantasan korupsi akan mempercepat pemulihan dampak kesehatan dan ekonomi.

Oleh karenanya, pelaporan tersebut mestinya menjadi prioritas.

LBH Jakarta juga menekankan, laporan ICW terkait dugaan gratifikasi Firli Bahuri merupakan proses terpisah dari pemeriksaan dan persidangan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Nasional
Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Nasional
PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.