Kompas.com - 05/06/2021, 07:16 WIB
Pasien COVID-19 berolahraga di kawasan karantina Rusunawa Bakalankrapyak, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (1/6/2021). Rusunawa dengan kapasitas 75 tempat tidur itu untuk karantina pasien COVID-19 yang melonjak pascalebaran di wilayah itu. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHOPasien COVID-19 berolahraga di kawasan karantina Rusunawa Bakalankrapyak, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (1/6/2021). Rusunawa dengan kapasitas 75 tempat tidur itu untuk karantina pasien COVID-19 yang melonjak pascalebaran di wilayah itu. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, mengalami kenaikan signifikan. 

Kenaikan, kata Wiku, mencapai 30 kali lipat dalam sepekan. 

"Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus," kata Wiku dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (4/6/2021)..

Lonjakan tersebut membuat kasus aktif di Kudus menjadi 1.280 kasus, atau 21,48 persen dari total kasus positif Covid-19.

Angka itu jauh melampaui kasus aktif Covid-19 nasional yang berada di angka 5,47 persen.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat dalam Sepekan

Kenaikan kasus ini, kata Wiku, menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 khususnya ruang isolasi dan ICU mengalami peningkatan tajam. Bahkan, per 1 Juni 2021, lebih dari 90 persen tempat tidur terisi penuh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," ujar Wiku.

Disebabkan wisata religi

Wiku mengungkapkan, penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, adalah adanya wisata religi berupa tradisi ziarah dan kupatan yang dilakukan warga usai Idul Fitri 2021.

Kedua tradisi tersebut memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat.

"Pada hari Rabu (1/6/2021), kemarin saya mendampingi ketua Satgas Covid-19 beserta jajaran pimpinan BNPB dan TNI mengunjungi Kudus untuk melihat situasi terkini di sana," ujar Wiku.

"Dari kunjungan tersebut didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus pada tujuh hari pasca Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Satgas: Wisata Religi Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Dia pun menuturkan, sebelum angka kasus Covid-19 mengalami kenaikan, Kudus berstatus zona oranye atau berisiko sedang terhadap penularan Covid-19 selama tiga pekan.

"Karena tidak ditangani dengan baik daerahnya berpindah ke zona merah," tambah Wiku.

Satgas instruksikan 4 hal

Melihat kondisi terbaru di Kudus, Wiku mengatakan ada empat hal yang diinstruksikan pemerintah.

"Dari kunjungan ini, Ketua Satgas menginstruksikan kepada pemda kudus untuk segera melakukan konversi tempat tidur lainnya menjadi tempat tidur untuk layanan pasien Covid-19," tutur Wiku.

Dia melanjutkan, pasien dengan gejala sedang berat agar diprioritaskan untuk dirawat di RS. Sementara itu, pasien dengan gejala ringan diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing apabila memungkinkan atau dirujuk ke ibukota provinsi yaitu Semarang.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus, Satgas Instruksikan 4 Langkah Penanganan

Kedua, lanjut Wiku, sebanyak 450 personel TNI diturunkan untuk memantau pelaksanakan empat fungsi PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan di Kudus.

Ketiga, Satgas meminta agar pemda dan Satgas Covid-19 Kabupaten Kudus dapat melakukan upaya pembatasan mobilisasi secara maksimal agar penularan tidak semakin luas dengan senantiasa memantau kondisi zonasi masing-masing daerah.

"Keempat, mohon juga mensosialisasikan data Covid-19 kepada masyarakat secara berkala untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap kehati-hatuan kepada masyarakat," tutur Wiku.

Dia pun menegaskan, apa yang terjadi di Kudus dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Wiku mengingatkan agar Satgas di daerah mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayah masing-masing.

Sementara itu, saat mengunjungi Kudus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito memaparkan, belum ditemukan adanya pengaruh varian baru virus corona terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Kudus.

Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kudus, pihaknya menyiapkan beberapa langkah.

Salah satunya adalah menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mendirikan posko Covid-19 satu pintu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal menambah tenaga kesehatan di Kudus.

"Kemarin banyak sekali kekurangan nakes, khususnya perawat, karena banyak perawat yang positif Covid-19. Memang rekrutmen tidak mudah, kemarin dulu 6, kemarin sekitar 48," kata Ganjar.

Selain itu, jumlah dokter untuk menangani kasus Covid-19 di Kudus juga akan ditambah.

Baca juga: Ganjar Ungkap Kemungkinan Penyebab Lonjakan Covid-19 di Kudus

"Dokter kurang juga, kita cek rumah sakit Pemprov yang ada, yang sudah siap RS Moewardi, polanya nanti bergilir atau bagaimana," tandasnya.

Ganjar menambahkan, untuk mengantisipasi kekurangan dokter, Pemprov juga sedang mendata dokter internship guna diperbantukan menangani Covid-19.

Sementara Bupati Kudus Hartopo mengeluarkan surat edaran yang meminta warganya tetap berada di rumah pada akhir pekan ini, Sabtu (5/6/2021) dan Minggu (6/6/2021).

Warga diharapkan tidak beraktivitas di luar rumah agar penularan Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tengah melonjak bisa mereda.

"Kami hanya meminta kerelaan masyarakat selama dua hari, yakni Sabtu dan Minggu untuk tidak pergi ke mana-mana, cukup di rumah saja untuk menghindari kerumunan dan agar aman dari penyakit virus corona," kata Hartopo, Jumat (4/6/2021), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Bupati Kudus Keluarkan Surat Edaran, Minta Warganya di Rumah Saja pada Akhir Pekan

Surat bernomor 360/1314/04.03/2021 itu hanya bersifat imbauan. Tidak ada perintah untuk menutup pasar, pusat perbelanjaan, atau pabrik.

"Tentunya ada pembatasan, baik dari segi kapasitas dan teknis lainnya. Pasar, swalayan, dan pabrik juga harus ada satgasnya," ujarnya.

Sementara pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro juga akan semakin diperketat dengan mengkolaborasikannya dengan program Jogo Tonggo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.