Kompas.com - 04/06/2021, 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada empat hal yang diinstruksikan pemerintah menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah.

Instruksi tersebut telah disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito usai berkunjung ke Kudus pada Rabu (1/6/2021) lalu.

"Dari kunjungan ini, Ketua Satgas menginstruksikan kepada Pemda Kudus untuk segera melakukan konversi tempat tidur lainnya menjadi tempat tidur untuk layanan pasien Covid-19," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Satgas: Wisata Religi Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Dia melanjutkan, pasien dengan gejala sedang berat agar diprioritaskan untuk dirawat di RS.

Sementara itu, pasien dengan gejala ringan diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing apabila memungkinkan atau dirujuk ke ibukota provinsi yaitu Semarang.

Kedua, lanjut Wiku, sebanyak 450 personel TNI diturunkan untuk memantau pelaksanakan empat fungsi PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan di Kudus.

Ketiga, Satgas meminta agar Pemda dan Satgas Covid-19 Kabupaten Kudus dapat melakukan upaya pembatasan mobilisasi secara maksimal agar penularan tidak semakin luas dengan senantiasa memantau kondisi zonasi masing-masing daerah.

"Keempat, mohon juga menyosialisasikan data Covid-19 kepada masyarakat secara berkala untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap kehati-hatuan kepada masyarakat," tutur Wiku.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak Signifikan, Ketua Satgas Lakukan Peninjauan

Dia pun menegaskan, apa yang terjadi di Kudus dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Wiku mengingatkan agar Satgas di daerah mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayah masing-masing.

"Mohon satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayah masing-masing sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan agar kasus tidak meningkat tajam seperti di Kudus," kata Wiku.

"Satgas juga meminta seluruh gubernur di seluruh provinsi di Indonesia untuk dapat memantau perkembangan pandemi di wilayah kabupaten/kotanya. Dengan begitu, kasus di tingkat kabupaten/kota dapat lebih cepat diantisipasi sehingga dpaat ditangani dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Wiku mengungkapkan penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, adalah adanya tradisi ziarah dan kupatan yang dilakukan warga usai Idul Fitri 2021.

Kedua tradisi tersebut memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat.

"Pada hari Rabu (1/6/2021), kemarin saya mendampingi ketua Satgas Covid-19 beserta jajaran pimpinan BNPB dan TNI mengunjungi Kudus untuk melihat situasi terkini di sana," ujar Wiku dalam keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (4/6/2021).

"Dari kunjungan tersebut didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus pada tujuh hari pasca Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat," jelasnya.

Kondisi tersebut saat ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di daerah itu yang saat ini positif menderita Covid-19 yaitu sebanyak 189 orang.

Lebih lanjut Wiku mengungkapkan, jumlah kasus positif Covid-19 di Kudus melonjak secara signifikan dalam waktu sepekan.

Kenaikannya disebut mencapai 30 kali lipat, yakni dari 26 kasus menjadi 929 kasus.

Baca juga: Ganjar Ungkap Kemungkinan Penyebab Lonjakan Covid-19 di Kudus

"Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48 persen dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47 persen," papar Wiku.

Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan Covid-19 mengalami kenaikan tajam di Kudus.

Bahkan per tanggal 1 Juni lebih dari 90 persen dari seluruh tempat tidur terisi. "Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," tegas Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.