Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah

Kompas.com - 04/06/2021, 19:21 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk tetap melayani calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini.

"Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah yang batal berangkat, pastikan pelayanan baik dan mekanisme jelas. Apabila calon jemaah meminta dananya dikembalikan, maka harus dilayani," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Meski dibatalkan, Puan mengaku parlemen memahami keputusan pemerintah.

Menurut dia, hal terpenting yang perlu diperhatikan saat ini adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci selama masa pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, pemerintah dan DPR bahkan sudah meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberi kelonggaran untuk para jemaah haji asal Indonesia agar bisa tetap beribadah tahun ini.

Baca juga: Puan Maharani Vs Ganjar Pranowo, Siapa yang Lebih Kaya?

“Demi keamanan dan keselamatan semua, kita harus bersabar. Sekarang ini kita tahu sudah muncul varian baru Covid-19. Kita harus pastikan orang yang sudah divaksin tidak tertular,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Namun, sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan keputusan terkait kuota jemaah haji Indonesia.

“Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi secara efektif, sehingga Pemerintah Arab Saudi bisa memberi kenaikan jumlah kuota jemaah apabila ibadah haji sudah berjalan normal,” harapnya.

Atas dasar itu, Puan berharap pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kualitas pelayanan untuk calon jemaah untuk musim haji berikutnya.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menginstruksikan peniadaan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah (H)/2021.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring) di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Penyebab pembatalan keberangkatan tersebut disebabkan belum adanya kepastian Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota jemaah haji Indonesia.

Karena tak kunjung mendapat kepastian, Pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan, belum bisa memutuskan kontrak penerbangan, pelunasan down-payment, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanan bimbingan manasik, dan hal-hal terkait lain.

Semua itu akan bisa terselesaikan apabila besaran kuota haji untuk Indonesia telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: Membandingkan Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari Berbagai Lembaga Survei

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com