KILAS

Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah

Kompas.com - 04/06/2021, 19:21 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah. DOK. Geraldi/Man (dpr.go.id)Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah.

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk tetap melayani calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini.

"Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah yang batal berangkat, pastikan pelayanan baik dan mekanisme jelas. Apabila calon jemaah meminta dananya dikembalikan, maka harus dilayani," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Meski dibatalkan, Puan mengaku parlemen memahami keputusan pemerintah.

Menurut dia, hal terpenting yang perlu diperhatikan saat ini adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci selama masa pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, pemerintah dan DPR bahkan sudah meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberi kelonggaran untuk para jemaah haji asal Indonesia agar bisa tetap beribadah tahun ini.

Baca juga: Puan Maharani Vs Ganjar Pranowo, Siapa yang Lebih Kaya?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Demi keamanan dan keselamatan semua, kita harus bersabar. Sekarang ini kita tahu sudah muncul varian baru Covid-19. Kita harus pastikan orang yang sudah divaksin tidak tertular,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Namun, sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan keputusan terkait kuota jemaah haji Indonesia.

“Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi secara efektif, sehingga Pemerintah Arab Saudi bisa memberi kenaikan jumlah kuota jemaah apabila ibadah haji sudah berjalan normal,” harapnya.

Atas dasar itu, Puan berharap pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kualitas pelayanan untuk calon jemaah untuk musim haji berikutnya.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menginstruksikan peniadaan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah (H)/2021.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring) di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Penyebab pembatalan keberangkatan tersebut disebabkan belum adanya kepastian Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota jemaah haji Indonesia.

Karena tak kunjung mendapat kepastian, Pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan, belum bisa memutuskan kontrak penerbangan, pelunasan down-payment, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanan bimbingan manasik, dan hal-hal terkait lain.

Semua itu akan bisa terselesaikan apabila besaran kuota haji untuk Indonesia telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: Membandingkan Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari Berbagai Lembaga Survei

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X