Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Firli Disebut Lebih Banyak Terbelit Polemik daripada Berprestasi

Kompas.com - 04/06/2021, 19:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai lebih banyak terbelit polemik ketimbang berprestasi.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan hal ini di tengah polemik pemberhentian pegawai dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya pikir kalau kita menyaksikan Firli di media-media itu lebih banyak berhadapan dengan Firli yang sedang terbelit polemik dibandingkan Firli sebagai ketua KPK yang berprestasi,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Arif mempertanyakan sikap komisioner lain setiap kali KPK sedang menghadapi persoalan.

Menurut dia, komisioner selain Firli seolah menghilang jika KPK sedang menjadi isu nasional.

Baca juga: ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik

“Apalagi komisioner lain, saya sampai mempertanyakan kemana komisioner yang lain bukan hanya mereka tidak hadir untuk mendampingi pegawai yang tertimpa kemalangan bukan hanya itu,” ujar dia.

Selain itu, Arif menyoroti salah satu program prioritas Firli dalam proses uji kelayakan atau fit and proper menjadi Ketua KPK.

Saat itu, ia menyebut, Firli berjanji akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di level pencegahan.

Namun, Arif menilai upaya tersebut justru tidak pernah diungkap kepada publik.

“Sekian waktu yang lalu ketika ada fit and proper tes Firli Bahuri dia menyebut bahwa prioritas KPK kali ini adalah pada level pencegahan pertanyaanya kenapa langkah-langkah pencegahan itu tidak pernah dibuka ke publik,” ujar Arif.

Kemudian, ia pun mempertanyakan hasil kerja Firli dalam mencegah korupsi. Sebab, menurutnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia justru menurun.

“Lalu berikutnya kalau memang prioritas KPK pada pencegahan saya pertanyaan pertama kenapa peringkat kita di Indeks Persepsi Korupsi menurun kalau memang pencegahan kita berjalan dengan baik,” tutur dia.

Diketahui, saat ini KPK tengah menjadi sorotan akibat kontroversi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK merupakan bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi (ASN).

Baca juga: KPK di Bawah Firli Bahuri Dinilai Tak Punya Program Prioritas

Hasil TWK mengungkapkan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Bahkan, 51 di antaranya disebut sudah tidak bisa dibina sehingga akan diberhentikan.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak karena KPK dinilai tengah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai di KPK. 

Adapun, 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan tidak diangkat menjadi ASN adalah orang-orang yang bekerja keras, kritis, dan berani berdebat dengan pimpinan KPK, sekalipun jika ada hal-hal yang dirasa tak sesuai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com