Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Firli Disebut Lebih Banyak Terbelit Polemik daripada Berprestasi

Kompas.com - 04/06/2021, 19:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai lebih banyak terbelit polemik ketimbang berprestasi.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan hal ini di tengah polemik pemberhentian pegawai dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya pikir kalau kita menyaksikan Firli di media-media itu lebih banyak berhadapan dengan Firli yang sedang terbelit polemik dibandingkan Firli sebagai ketua KPK yang berprestasi,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Arif mempertanyakan sikap komisioner lain setiap kali KPK sedang menghadapi persoalan.

Menurut dia, komisioner selain Firli seolah menghilang jika KPK sedang menjadi isu nasional.

Baca juga: ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik

“Apalagi komisioner lain, saya sampai mempertanyakan kemana komisioner yang lain bukan hanya mereka tidak hadir untuk mendampingi pegawai yang tertimpa kemalangan bukan hanya itu,” ujar dia.

Selain itu, Arif menyoroti salah satu program prioritas Firli dalam proses uji kelayakan atau fit and proper menjadi Ketua KPK.

Saat itu, ia menyebut, Firli berjanji akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di level pencegahan.

Namun, Arif menilai upaya tersebut justru tidak pernah diungkap kepada publik.

“Sekian waktu yang lalu ketika ada fit and proper tes Firli Bahuri dia menyebut bahwa prioritas KPK kali ini adalah pada level pencegahan pertanyaanya kenapa langkah-langkah pencegahan itu tidak pernah dibuka ke publik,” ujar Arif.

Kemudian, ia pun mempertanyakan hasil kerja Firli dalam mencegah korupsi. Sebab, menurutnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia justru menurun.

“Lalu berikutnya kalau memang prioritas KPK pada pencegahan saya pertanyaan pertama kenapa peringkat kita di Indeks Persepsi Korupsi menurun kalau memang pencegahan kita berjalan dengan baik,” tutur dia.

Diketahui, saat ini KPK tengah menjadi sorotan akibat kontroversi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK merupakan bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi (ASN).

Baca juga: KPK di Bawah Firli Bahuri Dinilai Tak Punya Program Prioritas

Hasil TWK mengungkapkan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Bahkan, 51 di antaranya disebut sudah tidak bisa dibina sehingga akan diberhentikan.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak karena KPK dinilai tengah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai di KPK. 

Adapun, 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan tidak diangkat menjadi ASN adalah orang-orang yang bekerja keras, kritis, dan berani berdebat dengan pimpinan KPK, sekalipun jika ada hal-hal yang dirasa tak sesuai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com