Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 04/06/2021, 18:42 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) mutlak dilakukan.

Ia bahkan menepis anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan oleh Indonesia untuk sekarang ini.

“Saat ini, Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (4/6/2021).

Rizal menyebutkan, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menyusun rancangan strategis (renstra) terkait percepatan peremajaan alutsista yang disebutkan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Baca juga: Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi

Menurutnya, upaya pemerintah tersebut merupakan bagian dari pemenuhan minimum essential force (MEF).

Pasalnya, kata Rizal, alutsista yang saat ini dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tua dan usang.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis ancaman yang ada di Indonesia, antara lain ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.

Adapun ancaman aktual militer yang dimaksud meliputi spill over potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, serta terorisme dan radikalisme.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial.

"Selain ancaman aktual, Indonesia juga punya ancaman potensial. Ini termasuk perang konvensional atau konflik terbuka serta ancaman nuklir," imbuhnya.

Adapun ancaman nonmiliter saat ini, sebut dia, di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, serta perompakan dan pencurian kekayaan alam.

Rizal menambahkan, selain yang disebutkan di atas, ancaman nonmiliter juga meliputi krisis ekonomi dan masalah imigran asing.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

“Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lesperssi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas investasi pertahanan.

Prioritas investasi tersebut, yakni pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Selanjutnya, terdapat prioritas investasi untuk penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Baca juga: Soal Rencana Modernisasi Alutsista, Menhan Prabowo: Masih Kita Godok

Adapun dalam merencanakan pertahanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan otoritas pertahanan, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), dan ambiguitas (ambiguity).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com