Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilpres 2024, PPP Usul Bisa Diikuti Lebih Dua Paslon

Kompas.com - 04/06/2021, 18:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya saat ini fokus agar kualitas Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 lebih baik dari 2019.

Menurut dia, salah satu yang diinginkan PPP adalah dengan mengusulkan Pilpres dapat diikuti lebih dari dua pasangan calon (paslon) presiden.

"PPP belum mengusulkan (nama capres) dari internal, maka fokus kami saat ini adalah bicara dulu bagaimana agar kualitas Pilpres 2024 lebih dari 2019. Salah satunya adalah kita perlu mendorong Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan calon," kata Arsul seperti dikutip Antara, Jumat (4/6/2021).

Kendati demikian, ia menyadari bahwa salah satu konsekuensi jika Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan calon adalah adanya putaran kedua.

Arsul mengungkapkan, ada dua alasan partainya mendorong Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Baca juga: Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November

Pertama, karena pembelahan yang terjadi di masyarakat seperti Pilpres 2019. Kemudian yang kedua adalah 'biaya' pemulihan dari yang terjadi pada 2019 dinilainya sangat mahal.

Menurut dia, banyak energi bangsa yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal yang produktif justru tidak menjadi produktif karena pembelahan di Pilpres 2019.

"Ini yang ingin kami yakinkan kepada partai-partai lain. Namun kalau pada akhirnya harus menjadi dua (pasangan calon) lagi, itu tidak masalah. Namun sudah melewati putaran pertama," terangnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Pilpres tanpa adanya pembelahan di masyarakat maka akan membuat kualitas demokrasi yang lebih baik.

Di sisi lain, Arsul menjelaskan bahwa PPP ingin mempertahankan pakem terkait sosok capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung mewakili dua kekuatan besar negara yaitu nasionalis dan agamis.

"Meskipun tidak berarti nasionalis itu tidak agamis dan agamis itu tidak nasionalis," pungkasnya.

Baca juga: Komisi II DPR Usul Pileg dan Pilpres Digelar 6 Maret 2024

Sebelumnya, DPR dan pemerintah baru saja menyepakati bahwa Pilpres akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024.

Selain Pilpres, pada hari yang sama juga akan dilaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg), sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan dilakukan pada 27 November 2024.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pnegawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (3/6/2021).

"Ya. Itu hasil kesepakatan tadi malam," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com