Kompas.com - 04/06/2021, 18:23 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sebesar Rp 12,5 miliar hasil rampasan dari harta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Penyetoran itu dilakukan oleh Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono telah melaksanakan putusan MA RI Nomor: 485 K/Pid. Sus/2021 tanggal 15 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2020/ PT DKI. JKT tanggal 8 Oktober 2020 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus/ TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 29 Juni 2020.

“Penyetoran uang rampasan ke kas negara sebagai bentuk komitmen nyata pelaksanaan  aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Usulan Kenaikan Anggaran KPK yang Diajukan Firli Bahuri Dipertanyakan

“Adapun pelaksanaan putusan ini dengan melakukan penyetoran ke kas negara berupa uang rampasan sejumlah Rp 12,5 Miliar,” ucap dia.

Dikutip dari Antara, Majelis kasasi Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada Imam Nahrawi dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000 subsider 6 bulan kurungan pada (15/3/2021).

Imam Nahrawi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 19.154.203.882. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun, jika Imam juga tidak mempunyai harta benda yang cukup, akan dipidana selama 3 tahun.

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Dalam perkara ini Imam Nahrawi dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 8,348 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca juga: KPK di Bawah Firli Bahuri Dinilai Tak Punya Program Prioritas

Dalam dakwaan pertama, Imam Nahrawi bersama eks asisten pribadinya Miftahul Ulum dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan Bantuan Dana Hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun kegiatan 2018.

Kemudian, dalam dakwaan kedua, Imam Nahrawi bersama-sama Ulum didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp 8,35 miliar yang berasal dari sejumlah pihak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Nasional
Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Nasional
Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

Nasional
Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X