KILAS

Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi

Kompas.com - 04/06/2021, 18:03 WIB
ASEAN Regional Forum Security Policy Conference yang digelar secara virtual di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). DOK. Humas KemenhanASEAN Regional Forum Security Policy Conference yang digelar secara virtual di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rodon Pedrason mengatakan, pihaknya menganggap perlu adanya penyusunan norma baru yang mengatur teknologi informasi.

Sebab, menurut dia, perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak besar pada pembangunan pertahanan, sehingga perlu diatur dalam platform inklusif dan multilateral.

“Diperlukan upaya dan perhatian ekstra karena teknologi informasi berpotensi menjadi senjata maut yang akan mengancam keamanan nasional dan daerah,” ujarnya seperti dikutip dari web resmi Kemenhan, Kamis (3/6/2021).

Dia mengatakan itu dalam ASEAN Regional Forum Security Policy Conference yang digelar secara virtual di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Forum ini dipimpin oleh Permanent Secretary of Defence Brunei Darussalam Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar Bin Haji Ma’awiah.

Rodon mengatakan, fenomena revolusi industri 4.0 telah memberikan jendela peluang dan tantangan bagi lembaga pertahanan. Pada saat yang sama, perkembangan ini juga telah memengaruhi peperangan modern.

Baca juga: Kemenhan Upayakan Pembentukan Badan Pengelola Ruang Udara Nasional

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu dia menegaskan, norma-norma ini pada masa mendatang akan memengaruhi semua negara dengan berbagai latar belakang dan kapasitas.

Pendekatan multilateral dan inklusif dalam pembentukan norma akan memastikan norma dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi semua negara untuk memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dia menyebut, Indonesia juga menganggap penting peningkatan kapasitas dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, untuk pembangunan dan pengembangan kepercayaan.

Sebab, kesenjangan kapabilitas negara atas teknologi baru dan yang sedang berkembang dapat menimbulkan ancaman mispersepsi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan alih teknologi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan yang memungkinkan negara berkembang untuk memanfaatkan teknologi tersebut.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.